Jadi Sorotan MCW, Pembayaran Pajak Kendaraan Pemkot Malang Tertunda di 2027

18 November 2026 17:52 18 Nov 2026 17:52

Lutfia Indah, Dendy Ganda K.

Redaksi Ketik.com
Thumbnail Jadi Sorotan MCW, Pembayaran Pajak Kendaraan Pemkot Malang Tertunda di 2027

Ilustrasi mobil dinas Pemkot Malang, menjadi sorotan MCW akibat belum membayar PKB. (Foto: Lutfia/Ketik.com)

KETIK, MALANG – Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti 128 kendaraan dinas milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pembayaran pajak kendaraan tersebut diketahui masih tertunda hingga tahun anggaran 2027.

Sorotan MCW tersebut merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025. Sebanyak 128 kendaraan dinas yang tersebar di sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) terdiri atas 96 kendaraan roda dua dan tiga serta 32 kendaraan roda empat atau lebih. Salah satu OPD yang menjadi sorotan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang dengan 17 kendaraan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan bahwa pembayaran PKB kendaraan dinas tersebut belum dianggarkan pada 2026. Ia menegaskan, kondisi itu bukan merupakan penggelapan pajak, melainkan karena alokasi anggarannya baru tersedia pada 2027.

"Bukan belum bayar pajak, tetapi memang belum teranggarkan di tahun 2026 ini. Bukan penggelapan. Memang belum dianggarkan untuk 17 kendaraan itu sehingga nanti di tahun anggaran 2027 baru terbayarkan di bulan Februari," ujarnya, Rabu (18/11/2026).

MCW mencatat terdapat 17 kendaraan roda dua dan tiga serta 12 kendaraan roda empat atau lebih milik Diskopindag yang belum dibayarkan pajaknya. Namun, Eko menyebut hanya 17 kendaraan yang pajaknya belum terbayar dan seluruhnya sudah tidak beroperasi.

"Itu kendaraan penggunaan 2025, pembayaran 2026 kan pajak itu. Sebenarnya kendaraan yang sudah tidak bergerak, mesinnya mati. Kendaraan yang sudah rusak, tidak dioperasionalkan," katanya.

Sementara itu, Badan Pekerja MCW, Mu’izzul M. Mubarok, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan sistem administrasi aset daerah di lingkungan Pemkot Malang. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus tertib dalam menganggarkan dan membayar pajak kendaraan dinas.

"Ini menunjukkan adanya kelemahan Pemkot Malang dalam pengawasan dan administrasi aset daerah. Di situ menjadi titik bagaimana OPD harusnya menganggarkan itu dengan tertib. Makanya juga disebutkan di Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, bagaimana OPD harus mengelola aset berjalan secara tertib, baik itu penggunaan, penatausahaan, pengamanan, dan lain-lain," ujarnya.

Terlebih, Pemkot Malang selama ini kerap mengimbau masyarakat untuk taat membayar pajak. Karena itu, MCW menilai pemerintah belum memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.

"Kami melihat ini sangat paradoks. Bagaimana selama ini pemerintah yang biasanya menggaungkan taat bayar pajak ke masyarakat, namun justru tidak taat untuk membayar pajak. Padahal pemerintah adalah pendidik yang sangat berpengaruh kepada masyarakat. Baik atau buruknya pemerintah menjadi teladan masyarakat," tegasnya.

 

Tombol Google News

Tags:

MCW Pajak kendaraan bermotor Pemkot Malang Belum Bayar Pajak pkb Berita Kota Malang