KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan kesiapan Pemprov Jatim mendukung percepatan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara Jawa Timur.
Dukungan ini disampaikan saat menerima Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan/Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan Ashaf di Gedung Negara Grahadi, Jumat, 24 April 2026 sebagai langkah menekan risiko bencana pesisir yang kian meningkat.
Gubernur Khofifah menegaskan percepatan pembangunan GSW dari target 20 tahun menjadi 15 tahun sangat krusial di tengah eskalasi ancaman pesisir.
"Diperlukan intervensi infrastruktur berskala besar yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan sosial," kata Gubernur Khofifah.
Fokus pembangunan GSW di Jawa Timur diarahkan pada tiga kawasan strategis Pantura, yakni Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik.
Ketiga wilayah tersebut dinilai sebagai zona kritis dengan tingkat kerentanan tinggi akibat penurunan muka tanah, banjir rob, serta tekanan aktivitas ekonomi dan industri pesisir.
Secara kelembagaan, Gubernur Jawa Timur bersama Bupati Tuban, Lamongan, dan Gresik menjadi bagian dari Dewan Pengelola Pantura Jawa sesuai Perpres No. 77 Tahun 2025 Pasal 6.
Posisi ini memberikan ruang intervensi langsung daerah dalam pengambilan keputusan nasional, khususnya dalam sinkronisasi pusat dan daerah pada implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Jawa Timur sebagai aktor kunci dalam pengelolaan Pantura Jawa," jelasnya.
Khofifah menekankan urgensi pembangunan GSW karena tekanan multidimensi yang dihadapi wilayah pesisir. Penurunan muka tanah mencapai 1–2 cm per tahun, diperparah kenaikan muka air laut dan gelombang pasang ekstrem.
Risiko yang ditimbulkan meliputi banjir rob yang semakin intens, abrasi, hingga potensi krisis air bersih. Dampak sosial juga meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk terdampak serta menurunnya kualitas hidup masyarakat pesisir.
"Termasuk kerentanan sosial meningkatnya jumlah penduduk terdampak banjir rob dan degradasi kualitas hidup masyarakat pesisir," katanya.
Selain itu, kerugian ekonomi turut mengancam akibat terganggunya aktivitas pelabuhan, industri, dan logistik nasional, serta berpotensi mengganggu ketahanan pangan karena terancamnya lahan pertanian produktif di kawasan pesisir.
"Pembangunan GSW ini, lanjutnya, juga sebagai upaya perlindungan aset strategis nasional seperti pelabuhan, kawasan industri, dan infrastruktur vital nasional di Pantura," imbuhnya.
Khofifah menegaskan GSW tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga transformasional. Proyek ini diharapkan mampu mendorong revitalisasi kawasan pesisir dan perkotaan, meningkatkan konektivitas, memodernisasi sektor perikanan, serta memperkuat kapasitas nelayan agar lebih produktif dan adaptif.
"Ini menegaskan posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara berbasis ketahanan wilayah," tegasnya.
Pelaksanaan proyek juga harus memperhatikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), agar menjamin kepastian hukum dan investasi, serta mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang dan konflik sosial.
Menurutnya, keberhasilan GSW ditentukan oleh pendekatan implementasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan dengan pendekatan eco-engineering yang mengintegrasikan aspek infrastruktur, sosial, ekonomi, dan ekologi.
"Jawa Timur memegang posisi strategis sebagai wilayah kunci di sepanjang Pantura Jawa sekaligus simpul utama logistik dan industri nasional," tuturnya.
Dalam visi Gerbang Baru Nusantara, GSW dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan wilayah dan stabilitas ekonomi.
Selain tiga wilayah utama, Khofifah juga menyoroti pentingnya intervensi di kawasan pesisir utara Pulau Madura, meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
"Saya rasa wilayah pantai utara Madura mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep ini juga kerentanannya perlu diintervensi," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan/Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa Dr. Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan pertemuan tersebut juga membahas program kampung nelayan merah putih serta pembangunan tanggul laut di Pantura Jawa Timur. Saat ini, proses penelitian dan assessment masih berlangsung.
"Banyak ya kita intervensi untuk tahun depan tapi yang sekarang sudah ada beberapa titik (kampung nelayan) yang sudah dibangun salah satunya ada di Gresik dan Malang Selatan," kata Didit Herdiawan Ashaf. (*)
