KETIK, TULUNGAGUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E dari Fraksi Partai Golkar, Jairi Irawan, S.Hum., M.Kp., menggelar program edukasi politik bertajuk "Sekolah Anggaran: Memahami Anggaran, Mengawasi Kebijakan."
Kegiatan ini dirangkaikan dengan agenda Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Joglo Jong Java Resto, Kelurahan Kepatihan, Kabupaten Tulungagung, pada Sabtu, 25 Juli 2026.
Mengangkat tema besar "Sinkronisasi Visi-Misi Program Kepala Daerah serta APBD dan LKPJ", agenda tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) VII, yang meliputi Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar, mengenai pentingnya transparansi serta tata kelola keuangan daerah.
Acara yang berlangsung interaktif ini turut dihadiri jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Tulungagung, di antaranya Sekretaris DPD Partai Golkar Tulungagung Jarot Hartanto, serta tokoh agama M. Ubaidillah atau yang akrab disapa Gus Ubed.
Untuk membedah regulasi dan perspektif ekonomi, Sekolah Anggaran ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, yakni Ketua Tim Kerja Sub-Substansi Kajian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Jawa Timur, Mahrus Hasyim, S.H.; Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya), Muhammad Farid Fauzi; serta Yoyok yang mewakili suara masyarakat Tulungagung.
Saat ditemui awak media usai acara, Jairi Irawan menegaskan bahwa edukasi ini penting agar masyarakat memahami alur penganggaran daerah secara menyeluruh, mulai dari perumusan visi-misi hingga pertanggungjawaban dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
"Hari ini Sekolah Anggaran menjadi tema khusus reses kami. Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penyusunan anggaran memiliki tahapan, mulai dari visi-misi hingga LKPJ. Kami berharap masyarakat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan usulan kepada pemerintah," ujar Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung tersebut.
Ia menambahkan, pengawasan APBD tidak boleh hanya dibebankan kepada lembaga legislatif, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemilik anggaran.
"Masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan program, bukan sekadar menjadi penerima program. Karena pada dasarnya ini adalah uang rakyat, hak rakyat, dan harus diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Tulungagung. Karena itu, Fraksi Partai Golkar tidak perlu takut membuka anggaran ini secara transparan," tegasnya.
Menyinggung sorotan terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) daerah dan penyerapan belanja modal yang belum maksimal, Jairi mendorong percepatan realisasi belanja daerah agar roda perekonomian masyarakat terus bergerak.
Sementara itu, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Ubaya, Muhammad Farid Fauzi, memberikan pandangan kritis terkait tantangan tata kelola anggaran di daerah, terutama mengenai status kepemimpinan pemerintahan daerah yang saat ini dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt.).
Menurut Farid, keterbatasan kewenangan seorang Plt. dapat berpengaruh terhadap kelancaran penyerapan anggaran strategis daerah.
"Kewenangan seorang Plt. tentu tidak setinggi pejabat definitif. Ada batasan-batasan aturan tertentu, termasuk dalam hal penandatanganan kebijakan strategis. Hal inilah yang perlu dicermati karena batasan kewenangan tersebut berpotensi memengaruhi laju penyerapan anggaran," ujar Farid saat diwawancarai awak media.
Saat ditanya mengenai potensi meningkatnya SiLPA akibat terbatasnya eksekusi anggaran oleh Plt., Farid menilai hal tersebut sangat bergantung pada lamanya masa jabatan Plt. tersebut.
"Terkait apakah SiLPA akan meningkat atau tidak, kita belum bisa memprediksi secara pasti. Kita harus melihat terlebih dahulu berapa lama masa jabatan Plt. ini berlangsung. Namun yang pasti, fleksibilitas pengambil kebijakan sangat memengaruhi percepatan realisasi belanja daerah," tambahnya.
Melalui Sekolah Anggaran ini, diharapkan masyarakat Tulungagung semakin kritis dan memahami dinamika penganggaran daerah, sehingga kontrol publik terhadap kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat berjalan lebih optimal.
