KETIK, HALMAHERA SELATAN – Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, memastikan keberlanjutan program beasiswa bagi mahasiswa akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya stabil.
Bassam mengatakan pembiayaan pendidikan harus diselaraskan dengan kapasitas anggaran yang tersedia.
“Penganggaran terkait beasiswa itu semua menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Kalau kemudian kondisi keuangan daerah baik-baik, baik saja, kita akan menyesuaikan untuk kemudian memberikan beasiswanya. Tapi kalau kemudian belum, mohon maaf, memang kita akan memberlakukan penyesuaian,” kata Bassam saat diwawancarai Selasa 21 Juli 2026.
Meski ruang fiskal daerah belum sepenuhnya pulih, sektor pendidikan tetap menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Bantuan tersebut berpeluang kembali ditempatkan sebagai kebutuhan prioritas setelah penerimaan daerah menunjukkan perbaikan.
“Tapi secara mendasar kita punya komitmen ketika kemudian memang ada pemulihan keuangan daerah, mulai dari penyaluran DBH tingkat provinsi sampai pusat kemudian ada masuk, kita akan dorong supaya kemudian itu juga jadi prioritas utama kita,” ujarnya.
Pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, memutuskan meniadakan program beasiswa bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah.
Kebijakan tersebut turut menyasar mahasiswa asal Halmahera Selatan yang sedang berkuliah di Universitas Khairun (Unkhair), Ternate. Dengan demikian, bantuan pendidikan yang belum diberikan saat ini merupakan beasiswa bagi mahasiswa Halsel di perguruan tinggi tersebut.
Sementara itu, dukungan pendidikan bagi mahasiswa yang berkuliah di sejumlah kampus di wilayah Halmahera Selatan berada dalam skema yang berbeda. Bassam menjelaskan, dari kelompok penerima di luar daerah, mahasiswa Unkhair menjadi pihak yang beasiswanya belum disalurkan.
“Yang mendapatkan beasiswa bukan cuma Khairun ya, ada beberapa posisinya. Ada yang kampus kita di Halmahera Selatan. Kalau yang di luar cuman di Khairun memang kalau yang di Ternate. Saat ini kan berarti Unkhair yang belum kita salurkan,” jelasnya.
Peniadaan anggaran pada 2026 tidak serta-merta menutup kelanjutan program tersebut pada tahapan berikutnya. Bassam menyatakan dukungan bagi mahasiswa Unkhair dapat kembali diberikan apabila kemampuan keuangan daerah membaik.
“Tapi pada dasarnya kita punya komitmen untuk kemudian melanjutkan beasiswa tersebut, menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” katanya.
Menurut Bassam, Dana Bagi Hasil menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan belanja Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Penyaluran dana dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat akan memengaruhi ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai sejumlah program daerah, termasuk beasiswa.
Apabila penerimaan tersebut telah masuk ke kas daerah, kebutuhan beasiswa dapat dipertimbangkan melalui pergeseran anggaran atau dimasukkan dalam pembahasan perubahan APBD.
“Nanti kita lihat. Indikator utamanya DBH provinsi ya. Yang paling berdampak terhadap fiskal daerah kan DBH provinsi dan DBH pusat ke daerah. Kalau itu kemudian sudah tersalur, bisa kita buat pergeseran atau kemudian di perubahan anggaran kita alokasikan.” pungkasnya.
