KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna (KDS) mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi. Upaya tersebut mencakup penyiapan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri, peningkatan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), hingga fasilitasi hunian bagi karyawan.
Komitmen itu disampaikan KDS saat menerima audiensi pengurus Forum Human Resources Development (HRD) Kabupaten Bandung di Kantor Bupati Bandung, Soreang, Selasa (3/11/2026). Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum konsolidasi kepengurusan baru Forum HRD untuk memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah.
KDS mengatakan, Forum HRD memiliki posisi strategis karena menjadi wadah bagi praktisi dan pimpinan sumber daya manusia dari berbagai perusahaan untuk berbagi informasi, pengalaman, serta pengetahuan di bidang ketenagakerjaan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu diarahkan pada upaya menjaga keberlangsungan perusahaan, mendorong investasi, sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
“Dengan hadirnya Forum HRD, insyaallah Forum HRD bisa membantu untuk memulihkan kembali perusahaan-perusahaan yang tentunya hampir sempat terpuruk, bisa bangkit kembali, sehingga investasi bisa berlanjut dan berkembang,” ujar KDS.
Pemkab Bandung sendiri menargetkan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha minimal 10.000 orang setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut, KDS mengajak Forum HRD membangun komunikasi langsung dengan pemerintah daerah, terutama dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja dan memperbesar peluang penyerapan warga lokal.
“Saya berharap tenaga kerja ini dengan memasukkan tenaga kerja lokal, baik yang khusus atau asli orang Kabupaten Bandung,” katanya.
Salah satu langkah yang ditawarkan adalah pemanfaatan BLK milik pemerintah daerah untuk menyiapkan calon tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Fasilitas pelatihan yang tersedia meliputi bidang otomotif, bahasa, komputer, digitalisasi, dan bengkel.
KDS meminta Forum HRD berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk menyampaikan jenis keterampilan yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, hingga peralatan pelatihan yang harus disiapkan.
“Kalau seandainya Forum HRD mau menggunakan BLK, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing, tinggal komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Nanti bisa rekrut, bisa latih dulu,” ujarnya.
Ia bahkan membuka peluang penyesuaian fasilitas pelatihan agar lulusan BLK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, tenaga kerja yang direkrut perusahaan diharapkan sudah memiliki keterampilan dasar dan lebih siap memasuki dunia kerja.
“Boleh, silakan. Nanti akan saya siapkan untuk alat-alatnya sehingga nanti pas masuk ke perusahaan itu sudah siap pakai,” tegas KDS.
Tak hanya menyangkut kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan, KDS juga menyoroti aspek kesejahteraan pekerja, khususnya kebutuhan tempat tinggal. Pemkab Bandung membuka peluang kerja sama pengadaan rumah subsidi dan pembangunan rumah susun bagi karyawan yang belum memiliki hunian, termasuk di kawasan Banjaran dan Pameungpeuk.
“Hak daripada karyawan itu harus mempunyai tempat tinggal. Tentunya pemerintah melalui program 3 juta rumah dari Pak Presiden ini kita harus bisa nangkap. Dan saya siap untuk melakukan, memfasilitasi dalam rangka ketersediaan rumah,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Forum HRD Kabupaten Bandung Aheng Herwinto mengatakan, kepengurusan baru memiliki dua agenda utama, yakni konsolidasi internal dan penguatan peran organisasi sebagai mitra Dinas Ketenagakerjaan.
“Intinya dua poin, pertama konsolidasi dulu di internal, yang keduanya, supaya organisasi ini ke depan lebih eksis lagi di Kabupaten Bandung, lebih baik lagi dari yang sebelumnya,” ujarnya.
Aheng menambahkan, Forum HRD berkomitmen mendukung terciptanya iklim investasi dan iklim berusaha yang lebih kondusif di Kabupaten Bandung. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, organisasi tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam mempertemukan kebutuhan industri dengan kesiapan tenaga kerja lokal.(*)
