.png){kind=logo}
KETIK, MALANG – Pimpinan DPRD Kota Malang turun langsung menghadapi dua gelombang aksi demonstrasi pada 15 dan 17 Juni 2026. Antarpimpinan pun memiliki respons yang kontras terhadap tuntutan mahasiswa, salah satunya terkait pemberhentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada aksi massa tanggal 15 Juni 2026 lalu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita memberikan respons tegas atas poin tuntutan mahasiswa. Di hadapan massa, ia menegaskan sepakat menolak program MBG apabila tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Saya sepakat memberhentikan MBG dan Koperasi Merah Putih (KMP) jika itu tidak bisa memfasilitasi masyarakat Kota Malang," ujar Mia di hadapan demonstran, Senin, 15 Juni 2026 lalu.
Namun saat dikonfirmasi kembali, Mia menegaskan bahwa program MBG harus dievaluasi dan disempurnakan. Menurutnya, diperlukan koreksi mulai dari segmentasi sasaran untuk menghemat anggaran.
"Dalam bayangan saya semua dilokalisir di masing-masing sekolah dengan mendayagunakan kantin yang ada," katanya.
Berbeda dengan Mia, Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimzah memberikan pernyataan menohok kepada mahasiswa. Rimzah justru mendukung penuh program MBG dan bersaksi atas ketulusan serta keikhlasan Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi prinsipnya, saya sampaikan di massa aksi juga bahwasanya saya menjadi saksi atas ketulusan, keikhlasan Pak Prabowo Subianto untuk memberikan jiwa raganya, dan hidupnya diabdi semua untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia," kata Rimzah, Rabu, 17 Juni 2026.
Di tengah kekecewaan mahasiswa terhadap program MBG yang dinilai tidak tepat sasaran dan rawan menjadi ladang korupsi, Rimzah justru membela junjungan partainya, Partai Gerindra. Ia bersikukuh bahwa program MBG memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas.
"Maka dari itu, tadi saya berdiri kukuh dan tegak, dan jelas, tegas bahwa program-program tersebut, salah satunya MBG, sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Kota Malang. Maka dari itu, pada saat ada tuntutan dari massa aksi, saya sampaikan bahwa masyarakat Kota Malang sangat diuntungkan," katanya.
Aksi yang digelar oleh mahasiswa pada 15 dan 17 Juni 2026 tersebut secara garis besar menyoroti pemberhentian program MBG dan KMP yang dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar pemerintah bijak dalam menyikapi kenaikan harga BBM maupun kebutuhan pokok lainnya.
Berikut 5 tuntutan Aliansi Amarah Brawijaya dalam aksi di DPRD Kota Malang, 15 Juni 2026:
-
Mendesak peningkatan efisiensi dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahasiswa menilai melonjaknya harga kebutuhan pokok dan BBM merupakan dampak langsung dari pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
-
Mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM karena kian membebani masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi yang berat, masyarakat justru disuguhi berbagai program pemerintah yang menyerap anggaran besar namun minim evaluasi.
-
Penghentian Program MBG dan KMP Meminta dengan tegas penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih (KMP). Khusus untuk MBG, mereka menyoroti adanya dugaan praktik korupsi yang kini mulai terkuak dalam proses penegakan hukum.
-
Menolak perluasan peran TNI dan Polri, utamanya di ranah sipil. Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan dan regulasi pemerintah yang muncul belakangan ini berpotensi memunculkan kembali praktik dwifungsi aparat keamanan.
-
Meminta pemerintah pusat untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Mereka menilai berbagai persoalan yang terjadi saat ini merupakan bagian dari kelalaian sistem yang perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka. (*)
