.png){kind=logo}
KETIK, BANDUNG – Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb menegaskan pembangunan desa tidak hanya ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga integritas dan kemampuan pemerintah desa menetapkan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Ali Syakieb saat membuka Sosialisasi Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa bagi kepala desa di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I di Ciwidey Valley, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Selasa (14/7/2026).
Menurut Ali, kegiatan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memastikan pembangunan desa berjalan semakin baik melalui tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
"Ini sangat penting karena menjadi bentuk komitmen kita bersama untuk memperkuat pembangunan desa di seluruh wilayah Kabupaten Bandung," kata Wabup.
Ali mengatakan, setiap kepala desa memiliki semangat dan niat baik untuk membangun daerahnya. Namun, niat tersebut harus diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang tertib serta sesuai ketentuan administrasi.
"Komitmen menjadi kepala desa adalah ingin membangun desa. Niat baik itu harus selaras dengan prosedur administrasi," ujarnya.
Ali Syakieb mengingatkan, berbagai persoalan administrasi di desa kerap berujung pada kepala desa sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dinilai menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
"Kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam pemerintahan desa, yang sering disalahkan adalah kepala desa," katanya.
Ali berharap sosialisasi tersebut mampu memperkuat pemahaman kepala desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal.
Di tengah keterbatasan APBDes akibat kebijakan efisiensi, Ali meminta seluruh kepala desa memperkuat manajemen skala prioritas. Ia menekankan setiap kebijakan harus berangkat dari kondisi riil masyarakat, bukan sekadar berdasarkan keinginan.
"Saya minta kepada seluruh kepala desa, meskipun APBDes terbatas karena efisiensi, manajemen skala prioritas harus diperkuat. Turun ke lapangan, lihat langsung realitas di tengah masyarakat, kemudian tentukan program yang benar-benar menjadi kebutuhan warga," tegasnya.(*)
