KETIK, YOGYAKARTA – Suara dentang panci dan alat dapur bersahutan di sepanjang rute long march dari Tugu Jogja menuju Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa sore 7 September 2026.
Puluhan warga yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia bersama elemen mahasiswa menggelar aksi jalan kaki. Mereka menuntut keadilan bagi 43 ribu lebih korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keriuhan bunyi perkakas rumah tangga itu menjadi simbol penderitaan rakyat. Negara dinilai abai terhadap keselamatan generasi muda.
"Ini adalah simbol yang sangat darurat ketika para ibu telah keluar dari rumah mereka membawa alat-alat domestik untuk meminta keadilan, meminta pengelola negara membuka telinga mereka lebar-lebar," ujar perwakilan Suara Ibu Indonesia Yogyakarta, Kalis Maradiasih di sela aksi.
Kalis menjelaskan, gerakan ini berdiri tepat setahun lalu. Pemicunya adalah insiden Kejadian Luar Biasa (KLB) di Bandung Barat yang menimpa 3.000 pelajar. Bukannya membaik, jumlah korban justru melesat tajam.
Menurut Kalis, pemerintah enggan merombak total tata kelola MBG. Peringatan para ilmuwan dan ahli untuk menghentikan sementara program tersebut terus diabaikan.
"Yang dilakukan negara hanya bongkar pasang kepala BGN (Badan Gizi Nasional)," tegasnya.
Kritik tajam juga dilayangkan Mieke dari MBG Watch. Ia mengecam sikap pemerintah yang menganggap puluhan ribu kasus keracunan sekadar data statistik.
"43.000 itu bukan angka dugaan! Itu nyawa manusia, nyawa anak bangsa yang masa depannya bisa suram. Kalau saya jadi Sudaryono, mundur!" seru Mieke saat berorasi.
Berdasarkan pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), korban keracunan MBG menembus 43.838 orang di 36 provinsi. Data ini diverifikasi dari laporan medis puskesmas, RSUD, dan dinas kesehatan.
Sebanyak 28.103 korban tercatat pada 2025. Sementara 15.735 korban lainnya berderet sepanjang Januari hingga awal September 2026. Korban tak cuma pelajar dan guru, tetapi juga ibu dan anak balita penerima manfaat Posyandu.
Imbas program MBG juga merembet ke anggaran pendidikan. Mahasiswa Filsafat UGM, Misye Qiera Prameswari, 18, mengeluhkan dampak efisiensi dana yang membebani mahasiswa.
"Saya sebagai mahasiswi merasakan UKT makin mahal dan beasiswa dipotong, salah satunya Beasiswa Unggulan yang pendaftarannya diperpendek dengan alasan efisiensi dana. Kami menuntut kembalikan dana MBG untuk pendidikan dan penanganan bencana ekologis," kata Misye.
Di akhir aksi, massa mendesak pemerintah menyetop pemangkasan dana bencana alam di tengah maraknya kebakaran hutan di Kalimantan. Negara diminta kembali pada prinsip dasar: mengutamakan keselamatan anak dan kehidupan. (*)
