KETIK, MALANG – Wakil Rektor I Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Drs. H. Basri, M.A., Ph.D., menanggapi pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) oleh presiden Prabowo yang dipertanyakan urgensi yang berbeda dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia dan perlu dikaji ulang.
Kebijakan Presiden Prabowo kembali menjadi perbincangan seluruh akademisi di Indonesia. Pasalnya, Presiden Prabowo telah melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 22 Juli 2026.
Pengangkatan ini berdasarkan pasa Keputusan Presiden RI Nomor 80/P Tahun 2026 yang berisikan tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.
Kebijakan ini tentunya menjadi sorotan bagi para akademisi di Indonesia. Bukan hanya prosedur pendirian universitas yang menjadi pertanyaan, tetapi urgensi yang berbeda dari kampus lain juga dipertanyakan oleh akademisi.
Wakil Rektor I UIN Malang, Drs. H. Basri, M.A., Ph.D. mempertanyakan urgensi yang berbeda dari Universitas Republik Indonesia (URI). Ia menyebutkan bahwa Indonesia telah memiliki banyak perguruan tinggi dengan berbagai bidang.
Sebanyak 4.416 perguruan tinggi telah beroperasi dan melahirkan banyak lulusan. Bukan hanya dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang mendirikan banyak kampus, tapi beberapa kementerian lain juga memiliki perguruan tinggi dengan fokus keilmuan yang berbeda-beda.
"Masing-masing kementerian itu kan punya beberapa perguruan tinggi yang elit, yang bagus. Kementerian Agama punya kampus yang berbasis, kampus yang prodi-prodinya bersinggungan dengan agama," ujar Basri.
Sehingga, ia mempertanyakan urgensi dari URI yang membedakan dari banyaknya kampus di Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah memiliki banyak universitas yang bagus. Sehingga, mendirikan URI juga harus dengan alasan dan urgensi yang jelas.
Dari penjelasan Donny, Universitas Republik Indonesia sendiri di dirikan bertujuan untuk menyiapkan kepemimpinan nasional dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, integritas, dan jiwa kepemimpinan. Sementara itu, Indonesia telah memiliki perguruan tinggi dan lembaga kedinasan.
Dalam hal ini, Basri juga menyampaikan kehadiran Universitas Republik Indonesia ditakutkan berimplikasi pada perguruan tinggi dan lembaga kedinasan yang telah ada di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pendirian URI terkesan menganggap kampus-kampus di Indonesia tidak mampu menuntun mahasiswa untuk bisa menempa karier dalam satu bidang.
Saat ini telah banyak kampus di Indonesia yang telah menyediakan program studi terkait ekonomi, perbankan, hingga kebijakan publik, seperti di Universitas Airlangga atau Universitas Gadjah Mada. Dengan kehadiran URI, menurut Basri terkesan menganggap kampus-kampus tersebut tidak mampu memberikan bekal karier pada mahasiswa.
"Apa nanti tidak berimplikasi, dikesankan nanti, bukan merendahkan, tapi mengesankan bahwasannya. Terus, berarti kalau begitu perguruan tinggi yang sudah established, yang sudah ada, seperti kampus-kampus bagus, berarti tidak mampu menawarkan satu bidang studi yang bisa menempa karir mereka, kompetensi mereka," tutur Basri.
Selain urgensi, Basri juga mempertanyakan anggaran yang digunakan untuk pendirian Universitas Republik Indonesia (URI). Ia menyebutkan ketika mendirikan perguruan tinggi, otomatis negara harus mengalokasikan dana. Sementara itu, saat ini tengah memberlakukan efisiensi.
Menurutnya, dana untuk mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI) sebaiknya dialokasikan pada perguruan tinggi yang telah dipercaya oleh pemerintah maupun masyarakat. Dana tersebut bisa digunakan untuk mendorong prodi-prodi yang diharapkan oleh pemerintah untuk lebih sinergi menempa calon mahasiswa.
"Mahasiswa harus dijadikan anak the top ten, nomor satu, terbaik. Nilai UTBK-nya misalnya yang 700 gitu misalnya. Jadi cara mendongkrak kualitas, jadi dananya alokasikan ke sana," ucap Wakil Rektor I UIN Malang tersebut.
Basri juga menuturkan kehadiran URI juga membutuhkan SDM baru dan hal tersebut membutuhkan anggaran lagi dengan mengangkat orang baru atau mengambil dari kampus lain. Menurutnya, ini akan menjadi persoalan, sebab saat ini SDM kampus-kampus Indonesia juga telah berkurang, namun masih akan diambil lagi.
Basri juga menyampaikan bahwa pembentukan URI ini perlu ada peninjauan ulang dan evaluasi kembali antara niat, kemauan, dan imajinasi apakah sudah berjalan seiring dengan kemampuan secara finansial dan urgensi. Ia menyebut lebih baik meningkatkan kualitas universitas-universitas yang sudah ada di Indonesia daripada mendirikan lagi yang belum jelas urgensinya.
"Kalau itu tidak urgent, tidak ada kayak tadi. Kita kan enggak tahu ada dana dari mana, sudah ini aja. Jadi, kalau tidak ada urgensinya dan masih menguras dari uang negara, ya menurut saya perlu dikaji kembali," pungkasnya.(*)
