.png){kind=logo}
KETIK, MALANG – Keberadaan bangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, belakangan ini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, bangunan tersebut berdiri di tengah area tambak ikan dan jauh dari permukiman warga.
Lokasi kopdesi ini dinilai tidak lazim dibandingkan dengan bangunan koperasi pada umumnya yang biasanya berada di tengah perkampungan agar mudah diakses. Selain lokasi yang terpencil, warga juga mengeluhkan akses jalan menuju lokasi koperasi yang saat ini masih berupa tanah, sehingga menyulitkan mobilitas.
Eksklusif Bincang dengan Ketua KKMP Cemorokandang Malang
Menanggapi fenomena ini, Ketua Koperasi Merah Putih Cemorokandang, Kota Malang, Kiagus Firdaus, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam. Ia menyoroti banyaknya bangunan koperasi desa yang telah rampung didirikan namun tidak segera beroperasi, sehingga berisiko menjadi proyek mangkrak.
"Saya sedih melihat gedung-gedung koperasi desa yang sudah jadi namun belum berjalan. Kondisi ini sangat rentan mangkrak," ujar Kiagus Firdaus dengan nada kecewa.
Menurut pria akrab disapa Kia, fenomena ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap realisasi proyek di tingkat bawah. Ia menekankan perlunya keberanian untuk menindak oknum-oknum yang dinilai hanya memanfaatkan proyek untuk keuntungan pribadi.
"Pak Presiden Prabowo harus melihat dan mendengar aspirasi yang di bawah. Harus berani menginstruksikan kepada oknum-oknum yang kepentingannya hanya melihat itu proyek asal bangun dan dapat uang. Praktik seperti ini harus segera dihentikan," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sudah terlalu banyak contoh nyata di lapangan di mana fasilitas publik dibangun tanpa perencanaan yang masuk akal. Hal tersebut, menurutnya, hanya akan membuang anggaran negara karena bangunan tersebut terancam terbengkalai di masa depan.
Jangan Militerkan Manajemen, Fokuslah pada Bisnis
Kiagus mengkritik kebijakan yang mewajibkan calon manajer koperasi mengikuti pelatihan dasar militer (latsarmil). Menurutnya, hal tersebut tidak relevan dengan kebutuhan koperasi yang membutuhkan keahlian manajerial ritel.
"Termasuk yang calon manajer kopdes ikut latsarmil seperti militer. Kami hanya butuh manajer yang pandai berbisnis seperti manajer ritel modern di Indomaret atau Alfamart. Mereka sudah sukses dan sepertinya tidak pakai cara militeran," tegas Kiagus.
Kiagus meyakini bahwa keberhasilan koperasi tidak bergantung pada megahnya gedung fisik, melainkan pada inovasi pengurus. Ia mencontohkan KKMP Cemorokandang yang tetap mampu berjalan maksimal meski belum mendapatkan bantuan gedung maupun mobil dari pemerintah pusat.
"Alhamdulillah, koperasi kami jalan dengan berbagai kreativitas dan inovasi bisnis. Kami yakin banyak Koperasi Desa Merah Putih lainnya yang bisa berjalan maksimal tanpa harus memaksakan adanya gedung," tambahnya.
Sebagai perbandingan, Kiagus memaparkan model bisnis yang dijalankan di KKMP Cemorokandang. Fokus mereka adalah kemandirian ekonomi, mulai dari menggaet anggota melalui distribusi lele, bisnis elpiji, penanaman jagung, unit simpan pinjam, hingga jasa laundry. Bahkan, koperasi ini mendapatkan dukungan fasilitas mesin pengisian ulang galon mandiri dari Wali Kota Malang.
Di akhir pernyataannya, Kiagus menegaskan dukungannya terhadap program Koperasi Desa Merah Putih. Namun, ia mengingatkan agar Presiden Prabowo melakukan pengawasan ketat hingga ke tingkat bawah untuk membersihkan oknum-oknum yang hanya memanfaatkan proyek untuk kepentingan pribadi.
"Kami sangat percaya program ini bagus dan pasti sukses. Tapi Pak Presiden harus cek dan lihat sampai bawah, bereskan orang-orang yang tidak benar. Jangan sampai terjadi kejadian seperti di bangunan tersebut yang akhirnya terungkap korupsi besar," ungkapnya.
Menurut Kiagus, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Koperasi Desa (Kopdes) adalah kepastian pasar dan dukungan ekosistem ekonomi. Ia mencontohkan, misalnya dengan mewajibkan seluruh Satuan Perangkat Pelaksana Kegiatan (SPPG) untuk mengambil bahan produksi dari koperasi setempat.
"Yang dibutuhkan Kopdes Merah Putih itu hanya kepastian pasar, seperti semua SPPG wajib ambil bahan produksi ke Kopdes. Pemerintah harus berikan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan," ujar Kiagus.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya modernisasi sistem koperasi. Ia menilai, teknologi jauh lebih vital bagi kelangsungan operasional dibandingkan gedung atau mobil dinas.
"Yang dibutuhkan itu sebenarnya perangkat PC atau laptop, software kasir, dan database anggota koperasi yang modern. Anggota mendaftar, di-input, dan langsung menjadi kartu anggota. Ada databasenya seperti nasabah di bank. Ini yang penting dari bawah, bukan gedung atau mobil," tegasnya. (*)
