KETIK, MALANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang terus memperkuat upaya pemberantasan praktik mafia tanah serta pencegahan sengketa lahan, dengan mengembangkan aplikasi layanan digital yang dinamakan SiPatas.
Inovasi ini hadir sebagai pusat informasi sekaligus kanal pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.
Kepala Kejari Kota Malang, Adung Sutranggono melalui Kasi Intelijen Kejari Kota Malang, Choirul Anam mengatakan, aplikasi tersebut rencananya akan diperkenalkan secara resmi ke masyarakat saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember mendatang.
"Platform aplikasi digital ini dirancang secara terintegrasi, yang mana di dalamnya memuat berbagai informasi. Mulai dari pengecekan status tanah, profil pengembang (developer), pemetaan zonasi wilayah Kota Malang, informasi perizinan, konsultasi hukum, hingga pelaporan dan pengaduan terkait mafia tanah," jelasnya kepada wartawan, Kamis, 19 November 2026.
Dirinya menyampaikan, mekanisme pelaporan melalui SiPatas dibuat praktis dan mudah agar masyarakat tidak mengalami kesulitan. Masyarakat cukup memindai kode QR yang tertera pada poster sosialisasi atau mengakses tautan formulir pengaduan yang akan disediakan di akun media sosial resmi Kejari Kota Malang.
"Jadi, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan memindai kode QR pada poster atau melalui tautan formulir SiPatas yang nantinya akan dicantumkan di akun media sosial resmi Kejari Kota Malang," tambahnya
Apabila semua datanya lengkap, Anam menyebut jangka waktu proses penanganan aduan diklaim diselesaikan dalam waktu maksimal 60 hari. Namun, tenggang waktu tersebut dapat berubah tergantung pada tahap pemeriksaan awal apabila ditemukan laporan yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut.
"Proses penanganan laporan pengaduan masyarakat umumnya diselesaikan dalam waktu maksimal 60 hari sejak laporan diterima lengkap. Tetapi, tenggang waktu ini dapat berubah tergantung pada tahap pemeriksaan awal apabila ditemukan laporan yang membutuhkan verifikasi terlebih dahulu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Anam menyampaikan bahwa setiap laporan pengaduan yang disampaikan lewat SiPatas akan segera ditindaklanjuti. Informasi tersebut nantinya juga dijadikan bahan acuan dalam melakukan pengawasan lahan di Kota Malang bersama stakeholder terkait.
"Dari informasi pelaporan atau pengaduan tersebut, dapat dijadikan bahan acuan bagi kami dan stakeholder terkait seperti Bapenda, DPMPTSP, maupun DPUPRPKP dalam melakukan pengawasan lahan di Kota Malang. Ini menjadi tindak lanjut upaya preventif dalam membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi di Kota Malang," pungkasnya.(*)
