KETIK, MALANG – Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Triyo Supriyatno, M.Ag., Ph.D turut hadir sebagai undangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang.
Rapat Paripurna itu dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, lembaga negara, perbankan, organisasi politik, media, serta pimpinan perguruan tinggi di Kota Malang.
Prof. Triyo hadir menjadi bagian dari keikutsertaan perguruan tinggi dalam momentum ketatanegaraan sekaligus ruang untuk mencermati arah kebijakan nasional yang disampaikan langsung oleh Presiden RI.
Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Triyo Supriyatno, M.Ag., Ph.D menghadiri undangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang pada Jumat, 14 Agustus 2026. (Foto: Humas UIN Malang)
Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam ikut mengawal pembangunan bangsa melalui pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan nilai kebangsaan.
Acara ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa. Kemudia dilanjutkan dengan rapat paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD Kota Malang.
Serta, pemutaran video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dari Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintahan sekaligus arah kebijakan transformatif yang akan dilanjutkan pada sisa masa jabatan.
Presiden menegaskan bahwa Kabinet Merah Putih harus bekerja dengan berpedoman pada konstitusi, kepentingan nasional, serta orientasi pada kepentingan rakyat.
Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa pembangunan bangsa tidak dapat hanya dibebankan kepada presiden dan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Saya belum bisa mengatakan bahwa persoalan janji saya telah tertunaikan. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, dengan kerja keras yang disadari dengan hati tulus, orientasi kepada rakyat, serta gotong royong bersama rakyat, masalah dapat kita selesaikan. Kita akan mulai selesaikan,” jelas Sang Presiden RI.
Swasembada pangan menjadi pencapaian yang disorot kaden lebih cepat dari target. Presiden Prabowo menyebut bahwa target swasembada pangan sebelumnya diproyeksikan dalam empat tahun.
Namun, justru dapat tercapai hanya dengan sekitar satu tahun melalui kerja bersama Kementerian Pertanian, kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta berbagai unsur lainnya.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan delapan komoditas pangan mencapai swasembada pada tahun ini.
Di sisi lain, upaya swasembada bawang putih, kedelai, daging sapi, dan kerbau terus dilakukan. Untuk pemenuhan kebutuhan protein, Indonesia disebut telah mencapai swasembada telur, ikan, dan ayam.
Selain ketahanan pangan, Presiden menyampaikan perkembangan sejumlah program prioritas, seperti penyediaan makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam bidang ekonomi, Presiden menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia mencapai pada kuartal pertama 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen di tengah tekanan ekonomi global dan gangguan rantai pasok.
Kondisi tersebut, menurut Presiden, semakin menegaskan pentingnya kemampuan Indonesia untuk berdiri secara mandiri dan tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri.
“Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Dorongan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menjadi penguatan ekonomi masyarakat. Sehingga, Pemerintah menargetkan koperasi tersebut dapat beroperasi secara baik pada akhir 2026 sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Sementara dalam bidang hukum, Presiden Prabowo turut menegaskan kemandirian hakim perlu diterapkan beriringan dengan akuntabilitas.
Menurutnya, supremasi hukum dan keadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun kekuatan.
“Supremasi hukum dan keadilan bukan hanya untuk orang kuat. Sekalipun rakyat kecil, kita pun tetap layak mendapatkannya,” ucap Presiden Prabowo.
Dalam sudut pandang perguruan tinggi, arah kebijakan tersebut menjadi bagian penting untuk dicermati dan diterjemahkan dalam kontribusi nyata.
Kampus bukan hanya berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga ikut memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi segala tantangan pembangunan nasional yang berkontribusi bagi masyarakat.
Di penghujung pidatonya, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergotong royong membangun Indonesia.
Presiden Prabowo menyebut demokrasi tidak boleh berhenti pada proses pemilihan, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan konstitusi dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam berbagai capaian pembangunan.
Ia sangat yakin bahwa Indonesia harus terus bergerak maju dengan keyakinan bahwa bangsa Indonesia tidak akan kalah sebelum berjuang.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, rangkaian agenda ditutup oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri”.(*)
