.png){kind=logo}
KETIK, LUMAJANG – style="text-align:justify">Penerapan Work From Home (WFH) yang diterapkan bagi ASN di lingkungan Pemkab sejak April 2026 terus dieveluasi. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya sekaligus menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan hasil evaluasi realisasi belanja operasional pada April dan Mei 2026, tercatat adanya penurunan pengeluaran pada sejumlah komponen operasional dengan total mencapai Rp464,07 juta.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang, Sunyoto, mengatakan bahwa penurunan realisasi belanja tersebut terlihat pada beberapa komponen utama, antara lain listrik dan air, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta belanja lembur ASN.
"Secara total terdapat penurunan belanja dari bulan April ke Mei 2026 sebesar Rp464,07 juta," ujarnya di Lumajang, Jumat (19/6/2026).
Menurut Sunyoto, hasil evaluasi menunjukkan penurunan realisasi pada beberapa komponen operasional, termasuk belanja lembur ASN yang berkurang sebesar Rp152,3 juta. Realisasi belanja lembur pada April tercatat Rp534,16 juta dan menjadi Rp381,78 juta pada Mei 2026.
Selain itu, realisasi belanja listrik dan air juga mengalami penurunan sebesar Rp127,18 juta, dari Rp636,5 juta pada April menjadi Rp509,31 juta pada Mei 2026.
Pada komponen BBM kendaraan dinas, realisasi belanja tercatat turun sebesar Rp89,23 juta, yakni dari Rp491,31 juta pada April menjadi Rp402,08 juta pada Mei. Sementara itu, belanja perjalanan dinas mengalami penurunan sebesar Rp95,28 juta, dari Rp673,49 juta menjadi Rp578,21 juta.
Sunyoto menjelaskan bahwa hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya tren penurunan realisasi belanja operasional pada periode yang dibandingkan. Namun demikian, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi secara berkala karena kebutuhan operasional setiap bulan dapat dipengaruhi berbagai faktor dan dinamika kegiatan pemerintahan.
"Kebijakan efisiensi akan terus dievaluasi agar tetap mendukung kinerja pemerintahan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut bukan semata-mata menekan pengeluaran, melainkan mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif tanpa mengurangi produktivitas aparatur maupun kualitas layanan publik.
Pemkab Lumajang memastikan bahwa penerapan WFH tidak berlaku bagi unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Berbagai layanan publik tetap berjalan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara optimal.
