KETIK, JOMBANG – Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah pejabat di Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Jombang merespons situasi tersebut dengan memperkuat langkah pencegahan korupsi, salah satunya melalui pengendalian gratifikasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turun langsung menggelar sosialisasi di lingkungan Pemkab Jombang, tepatnya di Ruang Bung Tomo, kantor pemerintah setempat. Kegiatan ini diikuti pejabat eksekutif dan legislatif, termasuk anggota DPRD Jombang.
Forum tersebut menitikberatkan pada penguatan pemahaman aparatur negara terkait bahaya gratifikasi serta potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.
Dua narasumber dari KPK, Anna Devi Azhar Tamala dan Nensi Natalia, memaparkan berbagai aspek gratifikasi, mulai dari definisi, bentuk-bentuk yang kerap terjadi, hingga langkah pencegahan yang perlu dilakukan sejak dini.
Bupati Jombang Warsubi menegaskan, sosialisasi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur pemerintah agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
“Kegiatan ini dalam rangka menekan gratifikasi. Kita sebagai aparatur pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, tidak diperkenankan menerima gratifikasi,” tegasnya, Jumat 17 April 2026.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di daerah.
Terkait kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Warsubi memastikan seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Jombang telah memenuhi kewajiban tersebut sebelum batas akhir 31 Maret lalu.
“Insyaallah semua sudah melaporkan,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Jombang Abdul Madjid Nindiyagung menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan yang berpotensi memicu praktik gratifikasi.
“Tadi lebih banyak menyinggung soal gratifikasi. Ini yang harus dihindari,” katanya.
Ia juga mengungkapkan capaian indikator pencegahan korupsi di Jombang yang tergolong baik. Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) mencapai 89, indeks integritas 79, serta Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) berada di angka 92.
“Dari sisi pencegahan sudah bagus. Harapannya tidak terjadi hal-hal yang mencederai pemerintahan,” pungkasnya. (*)
