KETIK, JAKARTA – Media sosial tengah dihebohkan dengan usulan pembangunan 1.000 layar bioskop di wilayah pedesaan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, saat Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Rencana pembangunan bioskop desa itu disebut bertujuan mendukung pemerataan industri perfilman nasional, terutama bagi rumah produksi kecil di daerah yang selama ini kesulitan mengakses jaringan bioskop nasional.
Selama ini, industri film Indonesia dinilai masih terpusat di kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa, baik dari sisi produksi maupun distribusi. Akibatnya, rumah produksi daerah sulit berkembang karena keterbatasan akses layar bioskop.
Rahmawati menilai dukungan pemerintah tidak cukup hanya melalui pembangunan layar bioskop, tetapi juga perlu dibarengi pemberian insentif fiskal bagi production house (PH) kecil dan daerah.
“Mungkin lintas mitra siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup,” ujar Rahmawati.
Menurutnya, keberadaan bioskop desa dapat menjadi sarana alternatif pemutaran film lokal yang mengangkat budaya, bahasa, dan potensi daerah sehingga distribusi film nasional lebih merata.
Selain memperkuat identitas budaya nasional, langkah tersebut juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah, membuka lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan minat masyarakat terhadap karya perfilman Indonesia.
Dalam rapat tersebut, sejumlah perwakilan rumah produksi daerah turut menyampaikan keluhan mengenai sistem distribusi film nasional yang dianggap belum adil.
Pemilik dan produser 786 Production, Nicki R. V, mengatakan rumah produksi daerah selama ini kesulitan mendapatkan akses tayang di jaringan bioskop nasional.
“Harus ada sebuah badan atau pemerintah yang turun tangan untuk mewakili dan melihat bagaimana cara peredaran film nasional,” ujarnya.
Nicki juga menyoroti kewenangan penentuan jadwal tayang yang sepenuhnya berada di tangan pengelola bioskop. Menurutnya, kondisi tersebut membuat hanya rumah produksi tertentu yang terus memperoleh jam tayang strategis.
“Kami mohon pemerintah harus cabut wewenang jadwal jam tayang yang diberikan kepada bioskop. Yang mereka bikin hanya PH-PH tertentu yang bisa mendapatkan jadwal tayang,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Faridsyah Zikri dari PH Anak Bangsa. Ia menilai rumah produksi kecil sangat sulit bersaing dengan perusahaan besar yang mampu memperoleh penayangan di ratusan hingga ribuan layar bioskop sekaligus.
“Kita minta 100 layar dan dipertahankan tujuh hari. Kalau memang film kita buruk ya sudah, berarti penonton memang tidak suka,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi NasDem Rico Sia menyarankan rumah produksi lebih aktif berdiskusi dengan pengelola bioskop sebelum memproduksi film agar memahami kebutuhan pasar dan preferensi penonton.
“Coba duduk diskusi dengan para exhibitor sebelum kita bikin film, menyampaikan gagasan kita, memberitahukan apa yang kita mau buat, minta masukan dari dia,” katanya.
Selain membahas distribusi dan infrastruktur bioskop, rapat tersebut juga menyinggung perlunya pembaruan regulasi perfilman nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Andhika Satya Wisastho mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman agar sesuai dengan perkembangan industri perfilman modern.
“Saya kira kondisi di 2009 dan di 2026 ini sudah amat sangat berbeda tentang perfilman di Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, usulan program "Bioskop Desa" ini langsung memicu reaksi pedas dan beragam komentar kritis dari kalangan warganet Indonesia.
"Pendidikan gratis dan kesejahteraan guru lebih penting," tulis salah satu netizen yang merasa prihatin dengan kondisi sosial saat ini.
Warganet lain juga menyarankan agar anggaran negara lebih diprioritaskan untuk memperbaiki sarana sekolah yang kondisinya sudah rusak bahkan ambruk.
"Lebih baik, sekolah yang rusak, ambruk dibenerin, sarana pendidikan buat mencerdaskan generasi bangsa. Bukannya bioskop, kicau mania," kata warganet lain.
"Setuju buk, ambil uang dari tunjangan DPR" timpal yang lain.(*)
