KETIK, JAKARTA – Bidang Hukum dan HAM Badan Pimpinan Pusat Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia (BPP KAPMI) mengadakan diskusi strategis bertajuk “Membedah UU KADIN, Usulan KAPMI Menuju UU KADIN yang Berbasis E-Commerce, Industri 4.0, Green Economy hingga Penggunaan IA”.
Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum BPP Kapmi Muliansyah Abdurrahman mengatakan bahwa UU KADIN yang berlaku saat ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.
“UU KADIN jangan terjebak pada paradigma orde lama yang hanya mengurusi pengusaha besar. Saatnya UU KADIN melindungi puluhan juta UMKM digital, pengusaha muda, dan pelaku ekonomi kreatif Wastra Nusantara,” tegas Ketum BPP KAPMI Muliansyah di Pusat Bisnis Pengusaha Muda, BPP KAPMI, Jl. Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat , Jumat 25 September 2026.
Selanjutnya, pria yang biasa disapa Bang Mula ini mengatakan, KADIN ke depan harus bertransformasi menjadi organisasi yang berbasis e-commerce, Industri 4.0, green economy, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (IA).
Usulan KAPMI ini tambahnya, akan dibawa sebagai materi resmi untuk audensi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. KAPMI menargetkan agar revisi UU KADIN benar-benar menjadi momentum untuk menghadirkan payung hukum yang berkeadilan dan futuristik bagi seluruh pelaku usaha nasional.
Turut hadir dalam diskusi tersebut WKU Bidang Hukum & HAM, RM. Sebastian Kriswandana, Mantan Ketua Umum KADIN Eddy Ganefo, Praktisi Hukum Toddy Ardiansyah Prabu serta Mantan Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.
Sementara itu, hadir pula dalam diskusi tersebut pelaku usaha UMKM Lesna Purnawan dan Kornas JARI Indonesia TB. Uuy Faisal Hamdan, turut menjadi narasumber pendukung yang memberikan perspektif riil dari lapangan.
Diskusi ini diinisiasi langsung oleh Bidang Hukum dan HAM BPP KAPMI sebagai bentuk komitmen KAPMI menjadi lokomotif baru pelaku ekonomi nasional dan penentu arah kebijakan ekonomi bangsa. (*)
