KETIK, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 8 November 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar pandangan mengenai berbagai isu, khususnya kondisi internal institusi Polri.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban itu juga diwarnai pernyataan dukungan para purnawirawan Polri terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum Purnawirawan Polri, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso.
Ia menyatakan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) mendukung pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan rakyat.
“Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” demikian keterangan unggahan resmi akun media sosial @sekretariat.kabinet.
Selain menyampaikan dukungan, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri juga saling bertukar pandangan mengenai sejumlah persoalan yang terjadi di institusi kepolisian.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri,” lanjut keterangan tersebut.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan itu yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para mantan pimpinan Polri untuk menyampaikan pandangan terkait keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila serta peraturan perundang-undangan.(*)
