KETIK, TRENGGALEK – Ratusan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan di Kabupaten Trenggalek mendatangi kantor DPRD setempat dan diterima langsung oleh komisi IV yang dikemas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis 24 September 2026.
Mereka menuntut kejelasan nasib relawan PPG Prajabatan agar bisa masuk ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarodin membenarkan jika pihaknya 'diwaduli' ratusan relawan PPG Prajabatan yang menuntut Kejelasan nasibnya masuk Dapodik.
"Jadi ketika teman-teman PPG Prajabatan menanyakan nasibnya masuk Dapodik sangatlah wajar, karena itu merupakan haknya atas nasib kedepan," kata Sukarodin.
Kemudian, komisi IV bersama dengan Dinas Pendidikan sangat serius untuk menyampaikan perihal tersebut kepada pemerintah pusat atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiknasmen), karena kita pernah menindaklanjuti aspirasi tersebut.
"Waktu itu Pemkab melalui Dinas Pendidikan untuk bersurat terkait Dapodik beserta data-datanya. Secara pribadi saya sudah komunikasi dengan mas Ibnu di Kementerian. Jawabannya, pak Sukarodin nanti ditanyakan tiga hari lagi ya?," ungkapnya.
Tiga hari kemudian, saya menindaklanjuti atau menanyakan lagi dan dijawab masih ada di meja pimpinan. "Kita tunggu hingga saat ini jawaban tertulis dari Kementerian belum ada," tandasnya.
Politisi senior PKB itu berjanji akan menanyakan kembali persoalan yang menimpa teman-teman PPG Prajabatan Kabupaten Trenggalek. Bahkan, Kementerian telah menyampaikan jika para relawan PPG Prajabatan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi untuk memberikan datanya dan akan dimintakan kuota.
Ia mengakui, komisi IV punya kekawatir jika saja mereka tidak mau mengajar, lalu siapa yang mau mengajar. Asumsinya, di Kabupaten Trenggalek sangat kekurangan guru sebanyak 1114 guru, dan itu bukan angka yang sedikit.
"Tadi kami sudah menyemangati teman-teman guru untuk tetap mengajar. Kasihan para anak didik jika tidak ada yang mengajar," tandasnya.
Ketika disinggung terkait benang merah yang menjadi kendala, orang nomor satu PKB Trenggalek, menjawab, tentu yang tahu pihak Kementerian. Olah karena itu kita akan terus follow up. Apalagi Dinas Pendidikan sudah welcome.
"Teman-teman PPG Prajabatan sudah diundang ke dinas dan diberikan penjelasan. Pendeknya, komisi IV dan dinas tidak ada perbedaan pandangan alias satu pandangan untuk memperjuangkan semaksimal mungkin," tuturnya.
Ia memaparkan, secara umum bola itu ada di pusat, karena produk pusat dan bukan produk daerah. Sedangkan di Trenggalek ada sekitar 153 guru.
Sementara itu, koordinator PPG Prajabatan Kabupaten Trenggalek, Mochammad Intaha, menegaskan, dirinya bersama teman-temannya menagih janji ke Dinas Pendidikan terkait dimasukannya ke Dapodik. Karena, infonya menunggu tiga hari dari meja pimpinan di Kementerian.
"Faktanya hingga empat bulan belum ada kejelasan, sehingga kami melakukan RDP kembali," paparnya.
Ia berharap agar eksekutif dan legislatif Trenggalek segera memberikan kejelasan akan hal tersebut, yakni Dapodik bisa segera terealisasi. "Apapun, kita akan tetap mengajar. Semoga saja prosesnya bisa berjalan lancar dan tidak terlalu lama," tutupnya (*)
