KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo pada Selasa, 20 Oktober 2026 malam.
Setibanya di lokasi, Gubernur Khofifah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla di posko penanganan kebakaran Tahura R. Soerjo yang berlokasi di Hutan Cempaka, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa keselamatan petugas dan relawan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla. Setiap upaya pemadaman perlu mempertimbangkan kondisi medan, perkembangan api, arah angin, serta keamanan personel.
“Tentu yang harus kita lakukan sekarang kewaspadaan dan kehati-hatian para relawan,” kata Gubernur Khofifah usai menggelar rakor.
Hal tersebut menjadi perhatian utama setelah penanganan karhutla di kawasan Gunung Bromo sebelumnya menelan lima korban jiwa, sementara satu orang lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
Gubernur Khofifah menyampaikan duka cita atas meninggalnya lima relawan tersebut. Dinas Sosial dan BPBD Jawa Timur telah melakukan takziah ke rumah lima keluarga ahli waris. Sementara itu, biaya perawatan korban yang masih dirawat dipastikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kita semua berduka, ada enam relawan terdampak, lima meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Per hari ini, Dinas Sosial dan BPBD Jatim sudah takziah ke lima rumah duka,” imbuhnya.
Menurut Khofifah, hembusan angin kencang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jatuhnya korban dalam peristiwa di Gunung Bromo. Karena itu, mitigasi, kehati-hatian, dan kewaspadaan seluruh petugas serta relawan perlu diperkuat.
“Yang di Bromo itu sesungguhnya mereka tidak di area karhutla. Ada karhutla yang anginnya kencang sehingga kecepatan angin itu tidak bisa dimitigasi secara lebih aman,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, medan pegunungan yang terjal dan keterbatasan akses menuntut operasi pemadaman dilakukan secara terkoordinasi. Kesiapan perlengkapan pelindung, komunikasi antartim, jalur masuk dan keluar yang aman, serta pemantauan kondisi petugas menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan penanganan.
“Koordinasi dengan apakah Manggala Agni ataukah MPA (Masyarakat Peduli Api), ataukah relawan yang lain dengan kepala desa, camat dan semua jajaran TNI-Polri yang sudah memiliki pemetaan dengan baik, maka bisa melakukan langkah-langkah pengamanan dan pemadaman maupun pembasahan,” jelasnya.
Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, sebanyak 493 personel gabungan terlibat dalam pemadaman karhutla pada periode 13–19 Oktober 2026 di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Personel tersebut terdiri atas polisi kehutanan, Manggala Agni, BPBD, Polri, penyuluh kehutanan, Masyarakat Peduli Api, relawan, dan masyarakat setempat.
“Hari ini, area Tahura Soerjo masih terdeteksi ada 92 hotspot,” imbuhnya.
Gubernur Khofifah mengapresiasi dedikasi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan di lapangan. Menurutnya, dukungan kepada petugas harus diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan, layanan kesehatan, serta pengaturan waktu istirahat agar penanganan berlangsung aman dan efektif.
Selain keselamatan petugas, perlindungan warga desa penyangga dan keberlangsungan pasokan air bersih bagi masyarakat sekitar juga menjadi perhatian pemerintah.
“Kita juga harus menjaga sumber air dan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi,” tegas Gubernur.
Kebakaran Tahura R. Soerjo turut berdampak pada jaringan air bersih masyarakat. Berdasarkan laporan penanganan, sepanjang 10.260 meter pipa air terdampak atau rusak di tiga desa penyangga di Kabupaten Pasuruan, yakni 4.000 meter di Desa Tambaksari, 3.750 meter di Desa Jatiarjo, dan 2.510 meter di Desa Dayurejo.
Kondisi tersebut membuat perlindungan sumber air dan pemulihan jaringan distribusi menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memetakan titik-titik pipa yang terdampak dan berencana melakukan pengeboran sumur.
“Ada ikhtiar yang akan sama-sama kita lakukan. Kalau sumur bor, nanti Pak Bupati. Kalau Pemprov, karena kita sudah melakukan di banyak tempat, itu kalau sumbernya ada kita tarik melalui pipa dan sama-sama kita ikhtiarkan. Intinya, pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat semaksimal mungkin kita ikhtiarkan untuk bisa terpenuhi. Jangka pendeknya memang dropping air bersih, tetapi jangka panjangnya memang harus ada, katakan sumur atau kalau ada sumber kita tarik dengan pipa,” terangnya.
Perlindungan juga perlu diarahkan pada vegetasi di sekitar mata air dan daerah tangkapan air. Keutuhan kawasan tersebut berperan penting dalam menjaga fungsi tata air dan menopang kehidupan masyarakat di desa penyangga.
Dengan luas 27.868,30 hektare yang membentang di enam kabupaten/kota serta memiliki 57 desa penyangga, Tahura R. Soerjo merupakan kawasan strategis bagi Jawa Timur. Kelestariannya berperan dalam melindungi keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, dan menjaga keberlanjutan sumber daya air.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pemerintah telah mengajukan permohonan bantuan helikopter untuk melakukan *water bombing*. Menurutnya, langkah tersebut dapat meningkatkan efektivitas pemadaman, sebagaimana pernah dilakukan dalam penanganan karhutla sebelumnya.
“Kita sudah mengomunikasikan agar mendapatkan perbantuan heli untuk melakukan water bombing. Saya rasa kalau ada water bombing kita bisa lebih efektif dan tentu hujan,” katanya.
Selain upaya pemadaman, hujan juga diharapkan dapat membantu penanganan karhutla. Karena itu, Khofifah mengajak masyarakat memperkuat ikhtiar spiritual melalui pelaksanaan salat istisqa’. Ajakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 tentang Pelaksanaan Salat Istisqa’, yang ditetapkan di Surabaya pada 20 Oktober 2026.
“Kemarin-kemarin sifatnya seruan lisan, tetapi hari ini saya menandatangani surat edaran kepada pesantren, pimpinan organisasi Islam, Dewan Masjid, MUI, untuk bisa menyelenggarakan salat istisqa’ secara lebih masif, mohon kepada Allah untuk menurunkan hujan yang manfaat dan membawa rahmat,” ungkapnya.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada bupati/wali kota se-Jawa Timur, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur. Penerbitannya mempertimbangkan kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Hingga awal Oktober 2026, sebanyak 25 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.
Melalui surat edaran tersebut, Gubernur meminta para pihak menggerakkan dan memfasilitasi pelaksanaan salat istisqa’ di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan, khususnya di daerah terdampak kekeringan.
Pelaksanaannya diharapkan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ulama, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, takmir masjid, pondok pesantren, aparatur sipil negara (ASN), serta seluruh lapisan masyarakat.
Selain melaksanakan salat istisqa’, masyarakat juga diajak memperbanyak istigfar, sedekah, dan doa memohon turunnya hujan, sekaligus menjaga serta menghemat penggunaan air.
Surat edaran itu turut menekankan pentingnya sinergi dalam membantu masyarakat terdampak kekeringan, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Waktu dan teknis pelaksanaan salat istisqa’ disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta kearifan lokal masing-masing daerah.
Gubernur Khofifah menuturkan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan akan turun pada Desember hingga Februari 2027. Oleh karena itu, upaya mitigasi perlu terus dilakukan secara maksimal.
“Jadi, apa yang tadi menjadi rekomendasi dari Kepala Balai Gakkum itu menjadi penting untuk dimitigasi bersama semuanya,” pesannya.
Penanganan karhutla di kawasan ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan air dan kualitas lingkungan. Setelah kondisi dinyatakan aman, penilaian kerusakan perlu menjadi dasar pemulihan ekosistem, terutama pada area yang berperan penting dalam melindungi sumber air.
Gubernur Khofifah juga mengajak masyarakat memperkuat upaya pencegahan dengan tidak melakukan pembakaran di dalam maupun di sekitar kawasan hutan, mematuhi pembatasan akses, serta segera melaporkan kemunculan api atau asap kepada petugas. Keterlibatan masyarakat dalam pemadaman harus dilakukan di bawah koordinasi petugas dan didukung perlengkapan yang sesuai.
“Yang kita perjuangkan adalah keselamatan manusia dan keberlanjutan kehidupan. Petugas harus terlindungi, warga harus aman, dan sumber air harus tetap terjaga. Inilah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan dengan gotong royong,” pungkasnya.
Rakor yang dimoderatori oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tersebut dihadiri Bupati Pasuruan, Kapolres Pasuruan, Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Timur, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Kepala UPT Tahura R. Soerjo, Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT Tahura R. Soerjo, Camat Prigen, Danramil Prigen, serta Kapolsek Prigen. (*)
