.png){kind=logo}
KETIK, SLEMAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan dengan memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan agar program benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan peningkatan status gizi.
Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sri Raharjo, mengatakan tujuan utama MBG seharusnya berfokus pada peningkatan status gizi masyarakat, bukan disamakan dengan program penurunan stunting.
"MBG itu sebetulnya untuk meningkatkan status gizi. Sering dipersepsikan sama dengan mengatasi stunting, padahal mestinya urusannya beda," ujarnya, Minggu, 5 Juli 2026.
Menurut Sri, pemerintah sebenarnya memiliki pengalaman panjang melalui program percepatan penurunan stunting yang telah dijalankan selama hampir satu dekade. Pengalaman tersebut semestinya menjadi pijakan dalam merancang MBG agar lebih efektif.
Ia menilai salah satu persoalan mendasar program MBG adalah sasaran penerima manfaat yang sejak awal belum benar-benar diprioritaskan kepada kelompok dengan kondisi gizi kurang maupun masyarakat marginal.
"Kalau tujuannya meningkatkan status gizi, mestinya yang menerima MBG adalah mereka yang memang status gizinya kurang atau berada di marginal," katanya.
Sri menilai pemerintah sejak awal terlalu berorientasi mengejar target sekitar 82 juta penerima manfaat. Ambisi tersebut membuat berbagai aspek pendukung, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga sistem keamanan pangan, belum siap sepenuhnya ketika program mulai dijalankan.
Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari munculnya sejumlah kasus keracunan makanan yang baru diikuti dengan pembenahan standar sanitasi dan higiene.
"Targetnya memang demikian ambisius, tidak memedulikan proses atau kesiapan untuk mendukung penyelenggaraan itu," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar menjadikan pengalaman program penurunan stunting sebagai pembelajaran dalam menyusun kebijakan baru.
"Saya katakan too much too soon. Lesson learned dari program penurunan stunting seharusnya dijadikan acuan dalam perancangan MBG," katanya.
Sri menjelaskan program penurunan stunting sebelumnya melibatkan berbagai kementerian sesuai tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari penyediaan sanitasi, edukasi gizi, hingga bantuan sosial untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Pendekatan lintas sektor tersebut dinilai lebih sistematis dibanding membangun lembaga baru dengan kebutuhan anggaran yang besar.
Selain persoalan sasaran penerima manfaat, Sri juga menyoroti pentingnya evaluasi berbasis data agar efektivitas MBG dapat diukur secara objektif. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki data dasar atau baseline mengenai kondisi gizi penerima manfaat sebelum program dijalankan sehingga hasilnya dapat dibandingkan setelah program berlangsung.
"Kalau tujuannya meningkatkan status gizi, kondisi penerima manfaat harus diukur lebih dulu sebagai baseline. Dengan begitu, keberhasilan program bisa dievaluasi setelah berjalan," ujarnya.
Ia berharap evaluasi tidak hanya mengukur jumlah makanan yang berhasil dibagikan, tetapi juga mampu membuktikan apakah program benar-benar meningkatkan status gizi masyarakat sesuai tujuan awalnya. (*)
