KETIK, SERANG – Gubernur Banten Andra Soni mendorong perluasan akses keuangan inklusif sebagai upaya memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Andra, upaya tersebut harus didukung program yang konkret, terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Andra saat membuka Rapat Pleno Penetapan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Banten 2026 sekaligus Rapat Koordinasi Daerah TPAKD, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Gedung Negara, Kota Serang, Jumat (30/10/2026).
Andra menilai, akses terhadap layanan keuangan seperti tabungan, pembiayaan, dan asuransi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan akses tersebut, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
“Saya berharap rapat koordinasi ini tidak sekadar menjadi forum evaluasi, tetapi mampu menghasilkan program konkret, terukur, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Banten,” ujar Andra.
Ia menegaskan, keberhasilan perluasan akses keuangan tidak cukup diukur dari jumlah rekening baru atau peningkatan penyaluran kredit. Yang terpenting, kata dia, adalah memastikan layanan keuangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Setiap program akses keuangan harus memiliki sasaran penerima yang tepat, sektor prioritas yang jelas, pendampingan memadai, serta tolok ukur dampak yang terarah,” kata Andra.
Dalam kesempatan itu, Andra memaparkan potensi ekonomi Banten yang cukup besar. Pada triwulan II-2026, ekonomi Banten tumbuh 5,49 persen. Realisasi investasi pada 2025 mencapai Rp130,2 triliun, yang ditopang sekitar 1,17 juta pelaku UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Potensi tersebut, lanjutnya, perlu ditopang dengan akses pembiayaan yang memadai, peningkatan kapasitas usaha, dan konektivitas pasar agar pertumbuhan ekonomi lebih merata.
Andra juga meminta agar hasil Rapat Koordinasi Nasional TPAKD pada 22 Oktober 2026 di Jakarta yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto segera ditindaklanjuti. Program daerah harus diselaraskan dengan karakteristik Banten.
“Kita harus menerjemahkannya menjadi program spesifik yang memiliki target, lokasi, penerima manfaat, sumber pembiayaan, penanggung jawab, serta jadwal pelaksanaan yang jelas,” ujarnya.
Selain akses keuangan, Andra menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga untuk melindungi daya beli masyarakat. Ia mencatat, inflasi Banten pada September 2026 berada di angka 3,14 persen.
“Capaian ini patut disyukuri, tetapi TPID harus tetap waspada, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Jaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan terapkan komunikasi publik yang efektif,” kata Andra.
Ia mengajak seluruh elemen TPAKD, TPID, dan TP2DD memperkuat koordinasi melalui penguatan struktur di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penetapan target inklusi keuangan bagi kelompok prioritas, serta penguatan kolaborasi dan sistem pelaporan ke Sekretariat Nasional.
Andra juga mendorong para bupati dan wali kota untuk aktif melakukan pemantauan dan evaluasi langsung di lapangan.
“Mari jadikan TPAKD, TPID, dan TP2DD bukan sekadar forum koordinasi, melainkan wadah kerja bersama yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” ujar Andra mengakhiri sambutannya. (*)
