UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen Jadi Rp 2,72 Juta, Tertinggi Sepanjang Sejarah

22 November 2026 13:51 22 Nov 2026 13:51

Fajar Rianto, Mustopa

Redaksi Ketik.com
Thumbnail UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen Jadi Rp 2,72 Juta, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti (tengah) menyampaikan keterangan terkait penetapan UMP DIY Tahun 2027 sebesar Rp2.725.000 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu 21 November 2026. (Foto: Oliv for Ketik.com)

KETIK, YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp 2.725.000.

Angka tersebut naik Rp 307.505 atau 12,72 persen dibandingkan UMP tahun 2026 sebesar Rp 2.417.495, sekaligus menjadi lonjakan terbesar dalam empat tahun terakhir dan tertinggi sepanjang sejarah kenaikan upah minimum di DIY.

Penetapan tersebut diumumkan oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu, 21 November 2026.

DIY pun tercatat sebagai salah satu dari empat provinsi yang mengumumkan kenaikan UMP 2027 di atas 10 persen.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan pada 2027 jauh melampaui tren beberapa tahun terakhir. Pada 2024, UMP DIY berada di angka Rp 2.125.897,61 atau naik 7,27 persen, lalu meningkat pada 2025 menjadi Rp 2.264.080,95 atau naik 6,5 persen, dan kembali naik 6,78 persen atau Rp 153.414,05 pada 2026 menjadi Rp 2.417.495.

Selain menetapkan UMP secara umum, kebijakan pengupahan kali ini juga menyertakan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sektor pariwisata hingga teknologi informasi (IT) memperoleh standar UMSP yang lebih tinggi dibandingkan UMP reguler.

Ni Made menjelaskan bahwa dalam penghitungan upah kali ini, variabel alfa sudah melampaui 1 persen sehingga jika mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), besaran yang dapat diikuti berada pada tingkat pemenuhan 56,31 persen.

Terkait pertimbangan di balik angka tersebut, ia menegaskan perlunya menjaga titik keseimbangan antara pekerja dan pengusaha.

"Penetapan kenaikan UMP tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara berimbang, termasuk aspirasi masyarakat dan pekerja terkait peningkatan upah serta kemampuan pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha," ujar Ni Made.

Ia menambahkan, pemerintah daerah ke depan juga akan mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan UMP serta mendorong kemudahan pembukaan usaha di DIY.

Menurut Ni Made, di tengah tekanan ekonomi yang cukup besar dan kondisi kegiatan ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, pemerintah tetap harus menimbang tingginya kebutuhan masyarakat sehingga keputusan upah menjadi jalan tengah untuk menampung aspirasi pekerja, masyarakat, maupun pelaku usaha.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengupahan DIY dari unsur akademisi, Priyonggo Suseno, menilai besaran UMP 2027 merupakan kompromi yang tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja dan kapasitas perusahaan.

Menurut Priyonggo, pelaku industri di DIY hingga kini belum sepenuhnya sanggup memenuhi standar upah berdasarkan angka KHL dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sehingga perbandingan UMP 2027 sebesar Rp 2.725.000 terhadap acuan KHL tersebut berada pada tingkat pemenuhan 56,31 persen.

Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) itu juga memaparkan alasan beralihnya skema penghitungan upah di Dewan Pengupahan.

"Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penetapan UMP, yakni melalui formula alfa atau pendekatan KHL. Dalam proses penghitungan oleh Dewan Pengupahan, penggunaan formula alfa dengan nilai maksimal 1 masih menghasilkan angka di bawah ekspektasi sebagian besar pekerja," jelasnya.

"Oleh karena itu, melalui pembahasan bersama, disepakati penggunaan pendekatan KHL sebagai dasar dalam menentukan besaran UMP DIY tahun 2027," kata Priyonggo.

Ke depan, Priyonggo menekankan perlunya survei KHL resmi agar perdebatan angka tidak terus berulang.

"Harapan saya, ke depan survei KHL dapat segera dilaksanakan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, proses penghitungan upah dapat mengacu pada data yang objektif dan kondisi riil di lapangan, sekaligus meminimalkan perbedaan angka KHL dari berbagai sumber," ujarnya. (*)

Tombol Google News

Tags:

Ump Diy 2027 Upah Minimum Jogja Kenaikan Ump Diy Rekor Ump Yogyakarta Dewan Pengupahan Diy Ni Made Dwipanti Priyonggo Suseno Uii Upah Pekerja Jogja