.png){kind=logo}
KETIK, JAKARTA – Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneu Bangkule Rajakng (TBBR) Panglima Jilah meminta masyarakat yang menjalankan praktik berladang adat tidak langsung disalahkan dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Permintaan tersebut disampaikan Panglima Jilah usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurutnya, praktik berladang masyarakat adat memiliki karakteristik berbeda dengan aktivitas perkebunan.
Panglima Jilah mengatakan masyarakat adat memiliki tradisi berladang yang telah dilakukan secara turun-temurun.
Ia menyebut aktivitas tersebut dilakukan di lahan mineral, bukan lahan gambut.
“Ya, di Kalimantan Barat karhutla itu sebenarnya sudah sering terjadi. Tetapi yang menjadi pemikiran kita itu peladang itu disalahkan. Jadi peladang itu dengan perkebunan itu kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan,” kata Panglima Jilah di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Agustus 2026.
“Orang berladang itu di lahan mineral. Jadi dengan waktu yang bersamaan akhirnya mungkin orang-orang yang tidak tahu tentang bagaimana berladang, bagaimana kehidupan kami di sana akhirnya menuduh peladang yang menjadi sumber asapnya,” lanjutnya.
Menurut Panglima Jilah, masyarakat adat tidak akan memilih lahan gambut untuk berladang karena karakteristik lahannya berbeda.
Ia juga menyebut masyarakat Dayak telah menjalankan praktik berladang sejak lama.
“Orang berladang tidak akan mungkin mau nanam padinya ke tempat yang gambut. Itu saja logikanya ya,” ujarnya.
Panglima Jilah juga menyoroti larangan pembakaran lahan secara terbuka dalam penanganan karhutla.
Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dibedakan dengan praktik kearifan lokal masyarakat adat.
“Itu khusus untuk perkebunan saja (pembakaran lahan blak-blakan). Kalau kearifan lokal tidak bisa,” katanya.
Ia mengatakan Presiden Prabowo mendukung masyarakat adat dan peladang.
Karena itu, Panglima Jilah berharap penanganan karhutla tidak menimbulkan kesalahan identifikasi terhadap masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas berladang.
“Beliau (Presiden Prabowo) mendukung masyarakat adat. Peladang didukung,” ujarnya.
Panglima Jilah bahkan menyebut kemungkinan adanya peladang yang ditangkap dalam penanganan karhutla akibat salah identifikasi.
Ia mengatakan masyarakat adat akan ikut melihat dan menyeleksi persoalan tersebut.
“Kemungkinan ada (oknum yang membakar hutan ditangkap), tapi kemungkinan salah tangkap, mungkin ada yang berladang mungkin dikira berkebun. Nanti akan kita seleksi,” katanya.
Meski meminta praktik berladang adat tidak disamakan dengan aktivitas perkebunan, Panglima Jilah menegaskan masyarakat adat tetap melakukan pemantauan terhadap pembakaran lahan.
Masyarakat yang melakukan pembakaran untuk berladang juga bertanggung jawab mengawasi lahannya.
“Masyarakat adat itu memang selalu monitoring. Jadi kalau kita membakar di mana lahan ladang kita dibakar di situlah kita yang akan monitoringnya,” ujarnya.
Masyarakat adat, lanjutnya, juga melakukan sosialisasi melalui tokoh-tokoh adat agar pembakaran tidak dilakukan sembarangan.
Hal tersebut dilakukan karena masyarakat adat memiliki hubungan erat dengan alam.
“Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan. Karena masyarakat adat itu identik dengan dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam tidak ada masyarakat adat begitu dia. Kita menjaga,” katanya.
Sebelumnya, Panglima Jilah mengatakan persoalan karhutla turut dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo.
Ia menyebut pemerintah membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat melalui dukungan personel.
“Kita membahas tentang karhutla. Jadi beliau (Presiden Prabowo) membantu kita lewat personel untuk segera dan ini sudah dimulai, sekitar satu minggu sudah (membahas soal) karhutla,” ujarnya.
Selain persoalan karhutla, Panglima Jilah menyampaikan sejumlah dukungan pemerintah untuk Kalimantan Barat, termasuk rumah adat, sekolah, beasiswa, jalan, infrastruktur, rumah sakit, serta dukungan TNI-Polri.
Terkait penanganan karhutla, ia juga menyampaikan kebutuhan tambahan personel kepada Presiden.
Menurutnya, Prabowo menyatakan bersedia membantu.
Ia juga menyebut upaya pembuatan hujan serta penambahan helikopter telah dilakukan.(*)
