PGRI Probolinggo Terbelah, Dua Kubu Berebut Legitimasi

22 November 2026 15:09 22 Nov 2026 15:09

Eko Hardianto, Mustopa

Redaksi Ketik.com
Thumbnail PGRI Probolinggo Terbelah, Dua Kubu Berebut Legitimasi

Ketua PGRI Kota Probolinggo berkesempatan menyerahkan karya buku kepada Bupati Pamekasan, didampingi Kacab Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo dan Sekdis Disdikbud Kota Probolinggo. (Foto: Agus for Ketik.com)

KETIK, PROBOLINGGO – Peringatan HUT ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 tingkat Jawa Timur, di Lapangan Bakorwil, Pamekasan, pada Sabtu 21 November 2026 disoal PGRI versi, Teguh Sumarno. 

“Seharusnya PGRI kubu Unifah Rosyidi tidak boleh menggelar acara apapun sebelum ada kepastian hukum,” ujar Slamet Zainul Arifin, Penjabat (Pj) Ketua PGRI Kota Probolinggo versi Teguh Sumarno, Minggu 22 November 2026.

Zainul, bahkan menyesalkan kehadiran sejumlah guru ASN maupun PPPK Kota Probolinggo pada acara dimaksud.

“Semoga saja ini menjadi evaluasi kepala daerah terhadap pihak-pihak yang merekom keberangkatan mereka (para guru),” imbuh dia. 

Seperti diketahui, hingga kini, organisasi profesi guru ini masih dibayangi dualisme kepengurusan. Yakni kubu Unifah Rosyidi, dan Teguh Sumarno.

Konflik internal itu berawal pada 2023 silam. Sejumlah pengurus PB PGRI dan pengurus daerah menyampaikan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Unifah Rosyidi.

Penentang Unifah, kemudian mengajukan mosi tidak percaya. Mereka juga menuntut perubahan kepemimpinan serta perbaikan tata kelola organisasi.

Tak sampai di situ, Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, juga digelar pada November 2023. Hasilnya, Teguh Sumarno, terpilih sebagai Ketua Umum PB PGRI versi KLB.

Di sisi lain, kubu Unifah Rosyidi, menolak hasil tersebut. Mereka kemudian menggelar Kongres XXIII PGRI pada Maret 2024 dan kembali menetapkan Unifah sebagai Ketua Umum PB PGRI masa bakti 2024–2029.

Perselisihan kemudian berlanjut ke ranah hukum. Kedua kubu sama-sama mengajukan argumentasi mengenai keabsahan kepengurusan. Termasuk melalui proses administrasi dan gugatan di pengadilan.

Desember 2024, Kementerian Hukum menyatakan menerima permohonan audiensi dari kedua kubu. Baik Teguh Sumarno, maupun Unifah Rosyidi. Kala itu pemerintah menyatakan belum mengambil keputusan mengenai konflik internal tersebut. 

Perkembangan terakhir, pada 2026, muncul sejumlah putusan hukum yang kemudian ditafsirkan berbeda kedua pihak. Kubu Unifah, menyatakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 32 PK/TUN/2026 tanggal 5 Mei 2026 memperkuat legalitas kepengurusan mereka.

Sementara pihak Teguh, mengacu pada putusan perkara tindakan faktual di PT TUN Jakarta, yang mereka klaim menguntungkan kepengurusan hasil KLB.

Sementara itu, Agus Linthanta, Ketua PGRI Kota Probolinggo kubu Unifah Rosyidi, enggan menanggapi pernyataan Slamet Zainul Arifin. Namun dia memastikan, seluruh guru hadir pada HUT PGRI di Pamekasan, mendapat restu pimpinan. 

“Rombongan diberangkatkan menggunakan tujuh bus dan satu unit elf. Kami juga melibatkan sejumlah pengurus daerah, cabang, hingga cabang khusus,” kata Agus, melalui pesan WhatsApp. 

Agus Linthanta, menyebut keikutsertaan para guru bentuk kebersamaan dan solidaritas organisasi.

“Alhamdulillah, keluarga besar PGRI Kota Probolinggo, dapat hadir bersama dalam kegiatan ini. Kehadiran dari seluruh cabang dan cabang khusus menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan solidaritas masih menjadi kekuatan utama organisasi,” katanya.

Apel besar HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 tersebut, juga dihadiri sejumlah pejabat. Antara lain, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dan Bupati Pamekasan Kholilurrahman.

Selain jajaran pengurus PGRI versi Unifah, dari kabupaten/kota se-Jawa Timur, Kegiatan itu juga diikuti 20.771 guru.(*)

Tombol Google News

Tags:

PGRI Dualisme Pgri Unifah Rosyidi Teguh Sumarno Slamet Zainul Arifin Agus Linthanta Pgri Kota Probolinggo Hut Pgri Ke-81 Konflik Kepengurusan Pendidikan Jawa Timur