KETIK, JAKARTA – Bentang kepulauan tidak boleh membuat pelayanan publik terasa jauh. Semangat itu dibawa Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, saat menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Pertemuan berskala nasional tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026. Para kepala daerah dari berbagai wilayah hadir untuk menyatukan langkah bersama pemerintah pusat dalam menghadapi perubahan ekonomi yang kian bertumpu pada teknologi.
Forum ini menjadi kesempatan penting bagi Halmahera Selatan. Karakter daerah yang terdiri atas pulau-pulau menjadikan transformasi digital sebagai kebutuhan untuk memangkas rentang layanan, mempercepat transaksi, sekaligus membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Di tengah laju inovasi yang bergerak cepat, Helmi menempatkan kebutuhan warga sebagai ukuran utama. Menurutnya, kemajuan teknologi baru memiliki arti ketika mampu menyederhanakan urusan masyarakat dan memperkuat keterbukaan pemerintahan.
“Digitalisasi bagi Halmahera Selatan bukan sekadar memindahkan transaksi dari tunai ke elektronik. Hal yang paling penting ialah bagaimana teknologi dapat memperpendek jarak pelayanan, mempercepat urusan masyarakat, dan membuat tata kelola semakin transparan,” kata Helmi.
Melalui Rakornas P2DD, pemerintah daerah mendapat ruang untuk memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), mengoptimalkan kanal pembayaran nontunai, serta menyelaraskan sistem transaksi dengan pelayanan publik. Langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan proses administrasi yang lebih efisien, akuntabel, dan mudah diakses.
Di wilayah dengan penduduk yang tersebar pada banyak pulau dan kecamatan, tantangannya tidak berhenti pada penyediaan teknologi. Sistem yang dibangun juga harus aman, sederhana, dan dapat digunakan oleh warga dengan kondisi akses yang berbeda-beda.
“Sebagai daerah kepulauan, kami membutuhkan sistem yang mampu menjangkau warga lintas pulau dan kecamatan. Perluasan kanal pembayaran, integrasi data, dan pelayanan digital harus dibangun agar mudah digunakan serta aman bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Rangkaian FEKDI x IFSE 2026 juga menghadirkan perkembangan terbaru dalam ekonomi dan keuangan digital. Beragam inovasi yang ditampilkan membuka peluang pemanfaatan teknologi bagi tata kelola pemerintahan, dunia usaha, pelaku UMKM, hingga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.
Helmi memandang ekosistem tersebut perlu tumbuh secara inklusif. Adaptasi pemerintah daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesiapan masyarakat agar perubahan sistem tidak melahirkan kesenjangan baru.
“Transformasi ini harus memberi ruang yang lebih besar kepada pelaku usaha dan UMKM untuk terhubung dengan sistem ekonomi formal. Manfaatnya mesti hadir sampai kepada masyarakat, bukan hanya terlihat pada perubahan sistem di kantor pemerintahan,” lanjutnya.
Namun, teknologi bukan satu-satunya pekerjaan penting yang dibawa ke meja pertemuan di Jakarta. Stabilitas harga kebutuhan pokok turut menjadi perhatian karena menyentuh langsung daya beli dan kehidupan rumah tangga.
Pengendalian inflasi memerlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya. Ketepatan data, kelancaran distribusi, serta kecepatan merespons gejolak harga menjadi bagian penting dari kerja bersama tersebut.
Saat pembahasan beralih pada persoalan yang paling dekat dengan dapur warga, Helmi menekankan bahwa stabilitas harga tidak dapat dijaga melalui langkah yang berjalan sendiri-sendiri.
“Pengendalian inflasi membutuhkan data yang akurat, distribusi yang terjaga, dan kolaborasi yang kuat. Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan kebijakan dengan karakter wilayah agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan masyarakat terlindungi,” tegasnya.
Keikutsertaan Halmahera Selatan dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kabupaten memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan, memperluas jangkauan pelayanan, dan menyiapkan lingkungan ekonomi yang responsif terhadap perkembangan zaman.
Dari panggung nasional itu, Helmi menegaskan bahwa setiap gagasan yang diperoleh harus diterjemahkan sesuai keadaan daerah. Ukurannya bukan seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan seberapa besar perubahan tersebut memudahkan kehidupan masyarakat.
“Praktik baik dari forum ini akan kami sesuaikan dengan kebutuhan Halmahera Selatan. Orientasinya harus jelas: pelayanan semakin dekat, peluang ekonomi lokal makin terbuka, dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Helmi.
Keikutsertaan Helmi dalam FEKDI x IFSE dan Rakornas P2DD 2026 merupakan bagian dari agenda Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Pemkab Halsel menyebut hasil forum tersebut akan digunakan sebagai bahan pengembangan layanan digital, perluasan akses ekonomi masyarakat, dan pengendalian inflasi sesuai kebutuhan wilayah kepulauan.
