.png){kind=logo}
KETIK, JAKARTA – Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan telah menerima dan mempelajari laporan terkait investasi Retirement Fund Inc. (KWAP) di perusahaan rintisan (startup) agritech asal Indonesia, eFishery. Nilai investasi yang ditanamkan pengelola dana pensiun pegawai negeri Malaysia itu mencapai sekitar RM200 juta atau setara Rp880,18 miliar.
Dalam jawaban tertulis di Parlemen Malaysia, Anwar menjelaskan bahwa keputusan investasi tersebut diambil melalui mekanisme tata kelola dan proses evaluasi yang berlaku. Sebelum mengucurkan dana, KWAP bersama konsorsium investor telah mengacu pada laporan keuangan yang diaudit oleh auditor internasional bersertifikat serta melakukan uji tuntas (due diligence) secara independen.
Namun, setelah investasi berjalan, muncul dugaan bahwa manajemen eFishery memanipulasi laporan keuangan perusahaan sehingga menyesatkan para investor.
"Investasi di eFishery merupakan hasil dari penipuan yang telah direncanakan sebelumnya. Manipulasi laporan keuangan dilakukan oleh manajemen perusahaan," kata Anwar menukil laporan media TheEdge Malaysia melalui Suara.com, jejaring media Ketik.com, Jumat, 17 Juli 2026.
Anwar menegaskan KWAP bukan satu-satunya pihak yang terdampak dalam kasus tersebut. Sejumlah investor institusi dan perusahaan investasi global juga ikut menanamkan modal di eFishery, di antaranya Temasek, SoftBank, 42XFund, dan Northstar.
Pada putaran pendanaan Seri D tahun 2023, eFishery berhasil memperoleh pendanaan sebesar US$200 juta. Dari total nilai tersebut, KWAP menginvestasikan dana sebesar US$47,7 juta atau sekitar RM194,35 juta.
Pernyataan Anwar disampaikan sebagai respons atas pertanyaan anggota parlemen dari Subang, Wong Chen, yang meminta penjelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban dewan direksi, panel investasi, serta jajaran manajemen senior KWAP terkait keputusan investasi tersebut.
Anwar mengatakan konsorsium investor, termasuk KWAP, telah menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang diduga terlibat sekaligus mengupayakan pemulihan dana yang telah diinvestasikan.
Selain menempuh proses hukum, KWAP juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian, persetujuan, hingga pengawasan investasi. Hasil evaluasi tersebut telah disampaikan kepada dewan direksi sebagai bahan untuk memperkuat sistem pengelolaan investasi ke depan.
Pemerintah Malaysia memastikan KWAP tetap berkomitmen mengelola dana pensiun aparatur sipil negara dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Pemerintah juga terus memperkuat sistem pengawasan serta mekanisme mitigasi risiko guna mencegah terulangnya kasus serupa pada investasi mendatang. (*)
