KETIK, HALMAHERA SELATAN – Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba menjalani rangkaian agenda pemerintahan di Jakarta, Ternate, hingga Halmahera Selatan dalam rentang 18–23 September 2026.
Lima kegiatan terbarunya mencakup pelayanan kesehatan, penanganan dampak kemarau, kepentingan petani, hubungan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta pembahasan transfer keuangan daerah dan jaminan kesehatan pekerja.
Kabar paling baru datang dari sektor kesehatan. Melalui Surat Edaran Bupati Halmahera Selatan Nomor 400.7.1/1271/TAHUN 2026, Bassam meminta seluruh jajaran kesehatan memberikan pelayanan yang bersih, transparan, serta bebas dari pungutan liar, gratifikasi, dan suap.
Tenaga kesehatan dilarang meminta atau menerima uang, barang, maupun jasa dari pasien di luar ketentuan. Masyarakat juga diminta tidak memberikan imbalan kepada petugas karena pelayanan prima merupakan kewajiban setiap fasilitas kesehatan.
Pemkab Halmahera Selatan turut membuka ruang pengawasan bagi masyarakat. Dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui LAPOR! di laman lapor.go.id, kanal pengaduan Dinas Kesehatan Halsel, atau WhatsApp 0853-8516-8680. Sanksi tegas disiapkan bagi petugas yang terbukti melanggar.
Pada waktu yang hampir bersamaan, kemarau panjang memicu kebakaran hutan, kebun, dan lahan di sejumlah wilayah Halmahera Selatan. Tanaman produktif yang dirawat warga selama bertahun-tahun ikut terancam, bahkan sebagian telah terbakar.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga menyentuh sumber penghidupan keluarga yang bergantung pada hasil kebun.
Pemerintah daerah terus memantau perkembangan di Pulau Obi, Kayoa, Makian, Bacan, Gane, Mandioli, hingga Kasiruta. Bassam meminta masyarakat menghentikan sementara pembakaran lahan dan sampah yang berpotensi memunculkan titik api baru.
Warga juga diajak bergotong royong apabila menemukan kebakaran agar api tidak meluas. Selain meningkatkan kewaspadaan, Bassam mengajak masyarakat berdoa agar hujan segera turun dan kondisi kembali pulih.
Menurut Bassam, penanganan kemarau dan ancaman kebakaran membutuhkan keterlibatan pemerintah serta masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dan kesediaan saling membantu menjadi bagian penting dalam melindungi kampung serta sumber penghidupan warga.
Pada Selasa malam, 22 September 2026, Bassam bersama Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin menerima Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dan rombongan.
Jamuan makan malam berlangsung di lantai II pelataran Kantor Bupati Halmahera Selatan. Bassam dan Helmi mendampingi Sarbin Sehe dalam agenda silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Sehari sebelumnya, Senin, 21 September 2026, Bassam resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPC HKTI) Halmahera Selatan.
Pelantikan berlangsung di Ballroom Gamalama Bela Hotel Ternate dan dilakukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum Dewan Pimpinan Nasional HKTI, Chaerul Amir.
Dalam kegiatan tersebut, Bassam bertemu para ketua DPC HKTI kabupaten dan kota se-Maluku Utara. Ia hadir bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Halmahera Selatan. Pelantikan itu menempatkan Bassam sebagai pemimpin organisasi tani di tingkat kabupaten.
Sebelumnya, pada Jumat, 18 September 2026, Bassam menemui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jalan Veteran, Jakarta Pusat.
Pertemuan yang dipimpin Agus Fatoni dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tersebut membahas Transfer ke Daerah untuk Halmahera Selatan. Pemkab Halsel ingin memperoleh penjelasan dan arahan mengenai kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Bassam juga berkonsultasi mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan, terutama kewajiban perusahaan dalam memberikan jaminan kesehatan kepada pekerja. Konsultasi dilakukan agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
Dalam audiensi itu, Bassam didampingi Sekretaris Daerah Abdillah Kamarullah, para asisten, Kepala Bapperida Muhammad Nur, dan jajaran Pemkab Halmahera Selatan. Koordinasi tersebut ditujukan untuk memperoleh solusi bagi pengelolaan keuangan daerah dan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Rangkaian lima agenda itu berlangsung selama enam hari. Dimulai dari pembahasan fiskal dan jaminan kesehatan di Jakarta, kemudian berlanjut pada pelantikan HKTI, silaturahmi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, penanganan kemarau, serta penguatan integritas pelayanan kesehatan di Halmahera Selatan.
