.png){kind=logo}
KETIK, BONDOWOSO – Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Bondowoso belum bisa ditangani secara optimal akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut mendorong Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) mengajukan tambahan anggaran kepada Komisi III DPRD Bondowoso agar pemeliharaan jalan dapat dilakukan lebih maksimal.
Tambahan anggaran itu dinilai penting, tidak hanya untuk mempercepat perbaikan jalan yang rusak, tetapi juga sebagai langkah preventif guna menekan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang terus memburuk di sejumlah wilayah di Kota Tape.
Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Ansori, mengatakan bahwa sesuai arahan Bupati Bondowoso KH Abd. Hamid Wahid, arah pembangunan infrastruktur pada 2026 diprioritaskan pada pemeliharaan rutin jalan dan jaringan sumber daya air (SDA).
Menurut Ansori, pemeliharaan secara berkala jauh lebih efektif dibandingkan menunggu kerusakan berkembang hingga membutuhkan biaya perbaikan yang jauh lebih besar.
"Pemeliharaan rutin tetap kami lakukan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Namun, dengan kondisi anggaran yang terbatas, seluruh kerusakan belum dapat tertangani secara menyeluruh. Karena itu kami mengusulkan tambahan dukungan anggaran agar penanganannya lebih optimal," ujarnya, Selasa, 7 Juli 2026.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program Dinas BSBK tahun 2026 secara umum telah berjalan dengan capaian sekitar 98 hingga 99 persen.
Meski demikian, masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum bisa dikerjakan karena proses pengadaan masih berlangsung.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Dinas BSBK juga memanfaatkan program hibah aspal sebagai alternatif mempercepat perbaikan jalan di desa-desa.
Pada 2025, Bondowoso memperoleh hibah sebanyak 250 drum aspal yang kemudian didistribusikan berdasarkan hasil survei dan kebutuhan teknis di lapangan.
Ansori menegaskan, pemerintah kabupaten hanya menyediakan material aspal, sedangkan pemerintah desa diharapkan berpartisipasi melalui penyediaan tenaga kerja dan dukungan pelaksanaan kegiatan.
"Desa yang membutuhkan dapat mengajukan permohonan kepada Dinas BSBK. Tim teknis akan melakukan survei untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus menghitung kebutuhan aspal sebelum disalurkan sesuai prioritas," pungkasnya.(*)
