KETIK, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyiapkan bantuan usaha ekonomi produktif bagi 1.549 calon penerima dari kelompok desil 1 hingga 5 yang tersebar di 28 kecamatan. Program ini diarahkan untuk memperkuat usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus mendukung upaya penanganan kemiskinan.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan, bantuan tersebut perlu dimanfaatkan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha, bukan sekadar uang yang habis untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.
Menurutnya, nominal bantuan mungkin tidak besar. Namun, apabila dikelola secara tepat, dana tersebut dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga keberlangsungan usahanya.
"Uange mboten kathah, Bu. Tapi kulo yakin kalau ini kita manfaatkan betul untuk usaha kita, insyaallah iso mbantu dan sama-sama mbarokahi,” ungkap Wahono.
Dia mencontohkan, pedagang gorengan dapat menggunakan bantuan untuk membeli kompor tambahan atau perlengkapan lain yang menunjang kegiatan usaha. Dengan begitu, bantuan tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga berpeluang menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.
"Manfaatkan uang ini dengan baik untuk menambah, memperbaiki usaha Bapak Ibu sekalian," pesannya.
Untuk memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro menggelar sosialisasi dan bimbingan bagi calon penerima pada 5–8 Oktober 2026 di Pendopo Malowopati.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai program bantuan usaha ekonomi produktif sekaligus mekanisme penyalurannya.
Pendampingan juga diarahkan agar calon penerima mampu memanfaatkan bantuan untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis.
"Melalui kegiatan ini, kami memberikan pemahaman kepada calon penerima mengenai bantuan usaha ekonomi produktif dan mekanisme pemberiannya. Kami juga membimbing agar bantuan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha yang sudah dirintis," jelas Luluk.
Menurutnya, bantuan usaha ekonomi produktif merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam penanganan kemiskinan. Melalui dukungan tersebut, usaha masyarakat diharapkan semakin berkembang sehingga mampu memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga.
Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, pelaksanaan program bantuan masyarakat perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dia menjelaskan, pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal, termasuk penurunan penerimaan dari pemerintah pusat dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program yang memperoleh dukungan anggaran.
Karena itu, prioritas diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang memberikan manfaat luas, terutama di sektor kesehatan dan perlindungan sosial.
"Walaupun bantuan ini mungkin jumlahnya tidak banyak, kami berharap bisa membantu masyarakat. Dengan kondisi anggaran yang harus dikelola secara bijak, pemerintah fokus pada program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat," tutur Nurul.
Dia menambahkan, Pemkab Bojonegoro tetap berupaya menjaga keberlangsungan pelayanan dasar, termasuk layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui bantuan usaha ekonomi produktif, Pemkab Bojonegoro berharap masyarakat tidak hanya memperoleh dukungan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperkuat usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, dan membangun kemandirian ekonomi secara bertahap. (*)
