.png){kind=logo}
KETIK, BOJONEGORO – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, Natasha Devianti, S.I.P., M.M., menggelar Reses Masa Sidang II bersama pengurus DPC dan jajaran struktural dari daerah pemilihan (Dapil) 2 yang meliputi Kecamatan Kapas, Sukosewu, Balen, dan Sugihwaras.
Kegiatan yang rutin dilaksanakan tiga kali dalam setahun tersebut menjadi momentum bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi sekaligus mendengarkan secara langsung berbagai keluhan masyarakat di tingkat bawah.
Dalam kesempatan tersebut, Natasha Devianti, S.I.P., M.M., menyampaikan pelaksanaan reses dilakukan secara bergilir di setiap kecamatan. Langkah ini dilakukan agar anggota dewan dapat menjangkau masyarakat secara lebih dekat.
Komisi C DPRD Bojonegoro yang membidangi sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Salah satunya adalah masih tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Bojonegoro.
Pernikahan usia dini dinilai menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi tingginya angka kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan akibat putus sekolah membuat pasangan muda kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.
Sebagai langkah preventif, pemerintah daerah berencana memberikan apresiasi khusus kepada desa yang berhasil mencatatkan zero atau nol Surat Dispensasi Nikah (Diska). Program tersebut mengadopsi kebijakan serupa yang telah diterapkan di Kabupaten Trenggalek.
Selain persoalan pernikahan anak, perubahan aturan terkait program beasiswa daerah juga menjadi perhatian. Program beasiswa kini diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu. Sementara itu, kebijakan "Satu Desa 10 Sarjana" telah disesuaikan dengan aturan terbaru.
Persoalan lain yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah ketidaksesuaian data Desil DTKS dari pemerintah pusat. Sejumlah warga kurang mampu justru tercatat dalam Desil 5 ke atas sehingga tidak dapat menerima bantuan maupun beasiswa yang mensyaratkan Desil 1–4.
Warga yang mengalami kendala tersebut diimbau segera melapor kepada pihak kelurahan atau desa. Selanjutnya, warga dapat diajukan untuk menjalani survei ulang dan pemutakhiran data melalui Dinas Sosial.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah terus mengalokasikan anggaran untuk mengoptimalkan fasilitas dan pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas di Kabupaten Bojonegoro.
Pemkab Bojonegoro juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas setempat. Warga cukup datang ke puskesmas dan menyampaikan keinginan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis.
Layanan tersebut meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, hingga asam urat sebagai upaya mendeteksi penyakit sejak dini.
Selain layanan kesehatan gratis, persoalan penumpukan pasien di RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo turut menjadi perhatian. Rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Bojonegoro tersebut kerap mengalami kelebihan kapasitas atau overkapasitas, sehingga sejumlah pasien harus tertahan cukup lama di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Sebagai solusi, Pemkab Bojonegoro mendorong penambahan anggaran untuk tempat tidur atau bed di RSUD. Penambahan tersebut diharapkan dapat mengatasi lonjakan pasien rujukan dari rumah sakit daerah lain sehingga pasien di IGD dapat segera memperoleh kamar perawatan.
Selain persoalan kapasitas rumah sakit, kualitas pelayanan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. Seluruh tenaga kesehatan (nakes) di puskesmas maupun RSUD diimbau memberikan pelayanan yang ramah, humanis, dan responsif.
Nakes juga diingatkan untuk tidak bersikap "judes" kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan dinilai penting agar tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat yang kini tidak segan menyampaikan atau memviralkan keluhan melalui media sosial.
Melalui kegiatan jaring aspirasi tersebut, masyarakat mendapat ruang untuk menyampaikan laporan dan masukan secara langsung. Aspirasi itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan layanan publik, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
Natasha menambahkan, masyarakat Bojonegoro dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dengan datang langsung ke puskesmas. Pemeriksaan yang tersedia antara lain gula darah, kolesterol, dan asam urat.
Terkait RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, penambahan anggaran tempat tidur diusulkan untuk mengatasi lonjakan pasien rujukan dari rumah sakit daerah lain sehingga pasien yang berada di IGD dapat segera memperoleh kamar perawatan.
Sementara itu, seluruh tenaga kesehatan diimbau mengedepankan sikap humanis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya komplain maupun sanksi sosial dari warga melalui media sosial.
