Targetkan Pengangguran Turun, DPRD Kota Malang Minta APBD 2027 Tepat Sasaran

KETIK, MALANG – DPRD Kota Malang menyoroti target penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di tahun 2027. Untuk itu alokasi APBD tahun 2027 pun diharapkan dapat tepat sasaran.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menjelaskan program yang dicanangkan oleh pemerintah harus dapat sejalan dengan target pembangunan yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. 

"Salah satu yang digarisbawahi itu segala macam pertumbuhan di banyak bidang. Pertama intinya adalah tingkat pengangguran," ujarnya, Selasa 27 Oktober 2026.

Terlebih Kota Malang telah menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen, disertai dengan penurunan kemiskinan menjadi 3,24 persen. Menurut Mia, target tersebut membutuhkan dukungan program yang tepat, salah satunya dengan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. 

"Jadi yang penting di dalam ranah Rancangan APBD 2027, secara konsumsi anggaran itu kemudian bisa menjawab tantangan-tantangan dan indikator atau indeks yang sudah ditetapkan di KUA-PPAS," lanjutnya.

Menurutnya penting untuk melakukan pendataan ketenagakerjaan secara menyeluruh, mengingat banyak jenis pekerjaan baru yang berpotensi tak tercatat dalam data ketenagakerjaan. Seperti pekerjaan berbasis digital maupun jarak jauh yang harus lebih dipetakan oleh pemerintah untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kota Malang.

Pendataan tersebut mencakup jumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Malang, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, hingga potensi lapangan pekerjaan yang belum teridentifikasi. 

"Sebenarnya waktu kemarin ada job fair itu sudah saya sampaikan juga kepada Disnaker PMPTSP bahwa baiknya kita melakukan pendataan secara menyeluruh. Sebetulnya perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Malang itu ada berapa, kemudian dampaknya seperti apa terhadap putra daerah yang ada di Kota Malang," kata Mia.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan RAPBD 2027 disusun untuk mendukung pelayanan publik, pemerataan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"RAPBD tahun anggaran 2027 ini dirancang bukan sekadar sebagai angka-angka kuantitatif, melainkan sebagai wujud komitmen nyata kita dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, infrastruktur yang merata, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Wahyu.

Menurutnya banyak tantangan yang harus dihadapi masyarakat di bidang ekonomi maupun sosial di tahun 2027 ini. Untuk itu ia menekankan pentingnya kebersamaan, transparansi, dan komitmen dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.

"Kita semua menyadari bahwa tantangan ekonomi dan sosial di tahun 2027 tidaklah semakin ringan. Dengan semangat kebersamaan, transparansi, dan komitmen yang kuat untuk menyejahterakan masyarakat, kami optimis kita mampu mengoptimalkan setiap rupiah anggaran demi kemajuan daerah," pungkasnya.