Realisasi Infrastruktur Masih Rendah, DPRD Kota Malang Khawatir SILPA Membengkak

KETIK, MALANG – DPRD Kota Malang mengkhawatirkan potensi membengkaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang tahun 2026. Hal tersebut disebabkan realisasi infrastruktur yang masih rendah selama tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Menurut Amithya, banyak fraksi yang mendorong perangkat daerah memaksimalkan program yang ada agar tidak terjadi SILPA. Terlebih banyak program khususnya terkait percepatan infrastruktur yang belum terealisasi maksimal. 

"Jadi, mekanisme kemudian bagaimana kita mendorong supaya enggak SILPA itu juga berdasarkan program-program yang berjalan, sasarannya, dan lain sebagainya. Sudah kita sampaikan kalau misalkan itu dijalankan dengan baik dan memang ada percepatan pelaksanaan program, khususnya itu kan yang banyak belum realisasi itu kan infrastruktur," ujar Mia, Selasa 15 September 2026.

Pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. (Foto: Lutfia/Ketik.com)

Ia menyebut rendahnya realisasi pada sektor infrastruktur tidak serta-merta menunjukkan bahwa pekerjaan belum dilaksanakan. Menurutnya, terdapat pekerjaan infrastruktur yang sudah berjalan, tetapi realisasi anggarannya belum terlihat maksimal akibat mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap.

"Kalau yang disampaikan, karena memang mekanisme pembayarannya termin. Sehingga realisasinya terlihat sedikit sekali. Nah, harapan kami, ini memang betul-betul karena persoalan teknis, bukan karena persoalan tidak dikerjakan," katanya. 

Setelah ini DPRD Kota Malang akan memantau dan monitoring kinerja Pemkot Malang agar sesuai dengan perencanaan. Pemkot Malang juga diharapkan mampu melakukan percepatan program prioritas sehingga anggaran yang dialokasikan dapat terealisasi secara optimal.

"Karena dari konstruksi APBD itu kita memang tidak ada peningkatan. Artinya biasanya kan ketika menambahkan proyeksi pendapatan, kemudian kita bisa mengalokasikan untuk program-program yang sekiranya belum ada anggaran. Itu semuanya sudah by control, sudah sesuai prioritas. Jadi tidak ada kemudian yang, 'oh, buang ke sini aja'," kata Politisi PDI Perjuangan Kota Malang itu. 

Dengan demikian ia berharap seluruh program yang telah ditetapkan dapat berjalan maksimal dalam sisa waktu sekitar 3 bulan hingga akhir tahun anggaran. 

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa Pemkot Malang optimia terhadap penyerapan anggaran belanja di PAK APBD 2026 ini. Ia memastikan agar SILPA kali ini tidak membengkak, mengingat sebelumnya terdapat program yang tidak dapat terealisasi. 

"Saya optimis juga tidak akan sebesar seperti kemarin. Kan yang kemarin sudah jelas ada regulasi yang membuat program tidak bisa seutuhnya. Seperti DAK untuk guru, akhirnya kan masuk ke APBD. Di tahun 2027 untuk SILPA kita bisa relatif normal, ya. Dan tentunya yang menjadi SILPA ini banyak terkait dengan efisiensi," kata Wahyu.

Ia menilai SILPA yang berasal dari efisiensi justru dapat menjadi indikator adanya penghematan dalam pelaksanaan program. Sebab, anggaran yang sebelumnya ditetapkan lebih besar dapat direalisasikan dengan biaya yang lebih rendah tanpa mengurangi tujuan program. 

"Kalau target SILPA berapa, kan sulit karena ini tolok ukur kinerja juga, melainkan ada regulasi. Tapi yang jelas SILPA ini apabila berdasarkan efisiensi kan menjadi satu inovasi, jadi satu terobosan yang baik. Maksudnya kan selisih pada saat kita melakukan sesuatu yang tidak sebesar itu, tapi kita bisa efisiensikan lebih kecil daripada besaran yang sudah kita tetapkan," bebernya. (*)