PAD Lampaui Target, Pemkot Madiun Tegaskan SILPA Bukan Tolok Ukur Kinerja

KETIK, MADIUN – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Madiun, Jumat, 17 Juli 2026.

Dalam forum tersebut, Mas Bagus menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), optimalisasi pendapatan, hingga peningkatan kualitas belanja daerah.

Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan sepanjang 2025 membuahkan hasil positif. Salah satunya terlihat dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil melampaui target.

Keberhasilan tersebut, kata dia, ditopang oleh penerapan digitalisasi layanan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta meningkatnya tingkat kepatuhan para wajib pajak.

Selain itu, Mas Bagus juga menyoroti besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang kerap menjadi perhatian dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD.

Ia menegaskan, SILPA tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan atau kegagalan kinerja pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor.

"Kalau terkait SILPA itu ada banyak indikator yang mempengaruhi. Termasuk sisa proyek, penyesuaian kegiatan, efisiensi anggaran, hingga adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi bukan menjadi tolok ukur kinerja atau tidak terserapnya anggaran," tegasnya.

Lebih lanjut, Pemkot Madiun juga terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan piutang daerah agar lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mas Bagus menyebut, ke depan pemerintah daerah akan memfokuskan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Mulai dari perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, optimalisasi aset daerah, hingga perluasan digitalisasi layanan publik.

"Ke depan, Pemkot Madiun fokus dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kemudian mempercepat pengadaan, pengoptimalan aset, memperluas digitalisasi layanan, serta memperkuat evaluasi kinerja perangkat daerah," ujarnya.(*)