Hadapi Ancaman Kemarau, Anggaran Penanganan Kekeringan Pacitan Belum Jelas

KETIK, PACITAN – Menghadapi ancaman musim kemarau panjang tahun ini, anggaran yang akan dialokasikan untuk penanganan kekeringan di Kabupaten Pacitan masih abu-abu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan menyatakan masih melakukan asesmen di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih sebagai dasar pengajuan kebutuhan anggaran.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pacitan, Radite Suryo Anggoro, mengatakan hingga saat ini BPBD belum menerima permohonan bantuan distribusi air bersih dari masyarakat. 

Meski demikian, tim telah diterjunkan ke lapangan untuk memetakan daerah-daerah yang berpotensi terdampak apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.

"Air bersih kita sedang melakukan asesmen. Beberapa titik yang berpotensi kekeringan sudah dicek. Kita melakukan asesmen ke wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan," ujar Radite kepada Ketik.com, Rabu, 8 Juli 2026.

Menurutnya, pendataan tersebut menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan penanganan apabila nantinya terjadi kekeringan. 

Oleh karena itu, BPBD belum bisa menyebutkan besaran anggaran yang akan disiapkan karena seluruhnya bergantung pada kondisi riil di lapangan.

"Nanti kita data dulu berapa orang yang terdampak, berapa kebutuhan airnya, baru kita mintakan kebutuhan anggaran ke provinsi maupun daerah," katanya.

Radite menjelaskan, apabila jumlah wilayah terdampak masih terbatas, maka kebutuhan anggaran yang diajukan juga tidak akan terlalu besar. 

Sebaliknya, apabila musim kemarau berlangsung lebih lama dan jumlah desa terdampak meningkat, kebutuhan anggaran pun akan bertambah.

"Kalau memang ada kebutuhan, kita usulkan ke provinsi. Besarnya anggaran tergantung kondisi kekeringan di lapangan," jelasnya.

Berdasarkan data penanganan tahun 2023, terdapat 34 desa di Pacitan yang masuk kategori rawan kekeringan. 

Namun, menurut Radite, angka tersebut diperkirakan mengalami penurunan karena sejumlah wilayah telah mendapatkan penanganan melalui pembangunan sumur bor maupun jaringan distribusi air bersih.

"Kalau melihat data yang sudah ditangani salurannya memang menurun. Tetapi kalau melihat kondisi kemarau tahun ini bisa saja bertambah. Semua tergantung lamanya musim kemarau dan bagaimana puncaknya nanti," ungkapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa daerah yang sebelumnya sudah terbebas dari kekeringan tetap berpotensi mengalami gangguan apabila terjadi kerusakan sarana air bersih. 

Kerusakan pompa, jaringan perpipaan, hingga pemadaman listrik yang sering terjadi dapat menghambat distribusi air kepada masyarakat.

"Kadang daerah yang sudah teraliri air bisa mengalami kesulitan lagi karena pompanya rusak atau sering mati listrik. Kalau listrik padam cukup lama, pompa tidak bisa bekerja sehingga masyarakat juga tidak mendapat pasokan air," terangnya.

Selain melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan, BPBD juga mulai mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kebutuhan distribusi air bersih. 

Saat ini BPBD memiliki empat armada mobil tangki yang siap dioperasikan apabila status tanggap darurat ditetapkan.

Namun, untuk wilayah yang sulit dijangkau kendaraan besar, BPBD akan menggandeng pihak ketiga dengan menggunakan armada berukuran lebih kecil agar distribusi air tetap dapat menjangkau permukiman warga.

"Kami punya empat armada tangki. Tetapi kalau ada daerah yang tidak bisa dijangkau truk tangki besar, nanti dibantu armada pihak ketiga yang lebih kecil," ujarnya.

Radite menambahkan, BPBD tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan permanen seperti pembangunan sumur bor atau jaringan air bersih. 

Upaya tersebut menjadi ranah organisasi perangkat daerah lain yang membidangi penyediaan infrastruktur air.

Sementara itu, terkait potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), BPBD mengaku masih melakukan pendataan. 

Hingga saat ini, laporan yang diterima baru satu kejadian kebakaran lahan di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Pacitan.(*)