Gelar Pendidikan Politik, DPC Gerindra Bojonegoro Targetkan 12 Kursi DPRD pada Pemilu 2029

KETIK, BOJONEGORO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bojonegoro menggelar Pendidikan Politik Kader di Bojonegoro. Agenda ini bertujuan memperkuat struktur organisasi dan memantapkan konsolidasi internal menjelang Pemilu 2029.

Agenda bertempat dihotel GDK jl Trunojoyo Bojonegoro Jawa Timur pada Sabtu,17 Oktober 2026.

​Ketua DPC Partai Gerindra Bojonegoro, H. Sahudi dalam sambutannya menyatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Timur yang digelar serentak di 38 kabupaten/kota.

​"Pertemuan hari ini merupakan kewajiban kita menjalankan perintah DPD untuk memberikan pendidikan politik bagi kader Partai Gerindra Kabupaten Bojonegoro," kata Sahudi di hadapan peserta.

​Target Kursi dan Sinergi Sayap Partai

​Saat ini, Gerindra Bojonegoro memiliki 8 kursi di DPRD Kabupaten Bojonegoro. Melalui penguatan kaderisasi serta peran aktif organisasi sayap seperti Laskar Gerindra, PIRA, Tidar, dan Satria, DPC Gerindra menargetkan peningkatan jumlah kursi pada Pemilu 2029:

Untuk ​DPRD Kabupaten Bojonegoro, Gerindra menargetkan minimal 12 kursi dari 6 daerah pemilihan (dapil). Sementara untuk tingkat provinsi membidik dua kursi.​

​Sekretaris DPC Partai Gerindra Bojonegoro, Suprapto, menyampaikan instruksi mengenai pengisian kuota penempatan kader pada Koperasi Desa (Kopdes) dan program KDMP yang disesuaikan menjadi dua orang per desa, serta pengalokasian enam kader pada PT Agrinas.

​Selain itu, partai menargetkan pembaruan dan validasi data struktur kepengurusan di tingkat PAC hingga Ranting diselesaikan pada akhir Desember. Penataan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur partai menjelang agenda Sambang Politik bersama Anggota DPR RI  di setiap kecamatan.

​Sementara itu, ​Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi mengajak seluruh kader dan Laskar Gerindra untuk aktif mengawal aspirasi masyarakat di tingkat bawah, termasuk isu pertanian dan harga gabah petani.

​"Kader harus aktif menyuarakan dan memperjuangkan usulan program masyarakat di lingkungannya masing-masing kepada pemerintah desa maupun anggota dewan," ujar Selly.(*)