Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok, Jelang Natal dan Tahun Baru

KETIK, PAGAR ALAM –>Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gejolak harga bahan kebutuhan pokok. Antisipasi sejak dini diperlukan agar pasokan tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu.

Hal tersebut menjadi salahsatu perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026, yang diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Cholmin Heryadi, melalui Video Conference (Vidcon) di Ruang Rapat Besemah III Setdako Pagar Alam.

Rakor secara virtual tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, yang menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat menjelang akhir tahun.

Menurut Tomsi, momentum Natal dan Tahun Baru biasanya diiringi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai barang pokok.

Kondisi tersebut perlu diantisipasi, terlebih adanya pengaruh situasi global yang dapat berdampak terhadap harga dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat.

Oleh sebab itu, kita harus mengantisipasinya sejak dini, khususnya pemerintah daerah dan Bulog.

"Diharapkan bisa mengadakan operasi pasar dan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Operasi pasar menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Bagi Kota Pagar Alam Sumsel, koordinasi pengendalian inflasi ini menjadi bagian penting dalam menyusun langkah antisipasi menghadapi potensi kenaikan harga menjelang pergantian tahun.

Pemantauan harga, ketersediaan stok, serta koordinasi dengan pihak terkait diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Selain pengendalian inflasi, rakor tersebut juga membahas sejumlah isu strategis nasional, termasuk persoalan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pembahasan ini menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi berbagai persoalan terkait tenaga pendidik berstatus PPPK.

Rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, salah satu program prioritas nasional di bidang perumahan yang ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemkot Pagar Alam Sumsel mengikuti koordinasi lintas sektor terkait stabilitas harga kebutuhan pokok, isu tenaga pendidik, dan dukungan terhadap program perumahan nasional.

Ketiga agenda tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program serta penanganan persoalan strategis dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.