KETIK, BATU – Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto menyoroti perlunya landasan kajian yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum agar dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Canmore School Indonesia dan Jimly School of Law and Government (JSLG) di Kota Malang, pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut Heli, penerapan kebijakan pemerintahan membutuhkan pemahaman hukum administrasi yang memadai. Selain itu, penyusunan regulasi perlu ditopang kajian akademik agar keputusan yang diambil memiliki dasar pertimbangan yang jelas.
“Naskah akademik diperlukan agar kebijakan dan produk hukum yang disusun tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga memiliki dasar kajian yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Heli.
Ia juga menilai pendidikan dan pelatihan hukum dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai persoalan hukum dan administrasi pemerintahan.
Dalam konteks pengembangan kompetensi, kolaborasi Canmore School Indonesia dan JSLG diharapkan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum, perpajakan, akuntansi, serta kepabeanan dan cukai.
Kerja sama tersebut juga diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pengembangan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Melalui kolaborasi ini, peningkatan kompetensi SDM diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. (*)
