Polemik Anggaran KONI Kota Blitar Memanas, Elim Tyu Samba Desak Pemkot Segera Buka Kantor dan Cairkan Dana

KETIK, BLITAR – Polemik pengelolaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar kembali mencuat.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba, bersama perwakilan sejumlah cabang olahraga (cabor) dan atlet binaan mendatangi Kantor DPRD Kota Blitar, Senin, 7 September 2026.

Mereka menyampaikan tuntutan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar segera memberikan kepastian terkait anggaran KONI yang sebelumnya telah ditetapkan melalui pembahasan bersama DPRD.

Bagi Elim, persoalan tersebut kini bukan lagi sebatas mengenai lembaga mana yang akan menjadi pengelola anggaran.

Yang paling mendesak, menurut dia, adalah memastikan dana pembinaan olahraga bisa segera digunakan agar aktivitas KONI dan cabor tidak terus terganggu.

“Terserah, mau anggaran tersebut ditaruh di Dispora atau KONI, yang penting segera direalisasikan. Kami sangat menunggu anggaran itu supaya cabor bisa melakukan rutinitas pembinaan atlet,” ujar Elim saat menyampaikan aspirasi.

Menurut Elim, keterlambatan kepastian anggaran berpotensi berdampak langsung terhadap aktivitas pembinaan atlet di Kota Blitar.

KONI, kata dia, membutuhkan dukungan anggaran untuk menjalankan roda organisasi sekaligus memfasilitasi program yang dilakukan masing-masing cabor.

Tidak hanya persoalan anggaran, Elim juga mempersoalkan kondisi Kantor KONI Kota Blitar yang disebut masih belum dibuka kembali.

Padahal, keberadaan kantor tersebut dinilai penting sebagai pusat koordinasi antara KONI dengan cabor-cabor.

“Kami meminta kantor KONI segera dibuka kembali. Kantor itu menjadi tempat koordinasi KONI dengan cabor-cabor. Jangan sampai persoalan administrasi dan anggaran justru menghambat pembinaan atlet yang selama ini sudah berjalan,” tegasnya.

Tiga Kali Kirim Surat

Dalam aksi tersebut, Elim juga mengungkapkan bahwa dirinya telah tiga kali mengirimkan surat kepada Pemkot Blitar sejak ditetapkan sebagai Plt Ketua KONI Kota Blitar.

Namun, ia menyebut surat-surat tersebut belum mendapatkan respons yang diharapkan.

Elim menegaskan bahwa penunjukan dirinya sebagai Plt Ketua KONI bukan keputusan sepihak.

Menurut dia, penetapan tersebut telah melalui mekanisme organisasi dan ditetapkan oleh KONI Jawa Timur.

Selain itu, proses Musyawarah Kota (Muskot) KONI Kota Blitar juga disebut telah dilaksanakan.

“Sudah tiga kali saya kirim surat, tetapi belum ada respons. Saya juga sudah ditetapkan oleh KONI Jawa Timur. Muskot juga sudah dilakukan,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat Elim mempertanyakan bagaimana organisasi olahraga dapat menjalankan program secara normal apabila dukungan anggaran dan fasilitas koordinasi belum tersedia.

Ia menegaskan, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kepentingan pengurus KONI.

Lebih jauh, kepastian anggaran dinilai berkaitan dengan keberlangsungan program pembinaan atlet di Kota Blitar.

“Kalau anggaran tidak ada, bagaimana KONI bisa melaksanakan kegiatan rutin? Cabor-cabor juga membutuhkan kepastian untuk menjalankan programnya,” kata Elim.

Tuntutan Berlanjut ke Kantor Wali Kota

Setelah menyampaikan tuntutan di depan Kantor DPRD Kota Blitar dan tuntutan tersebut ditandatangani Ketua DPRD, massa bersama dengan beberapa dewan yang merupakan ketua cabor kemudian bergerak menuju Kantor Wali Kota Blitar.

Di lokasi tersebut, Elim kembali menyuarakan persoalan yang sama.

Ia menyinggung dua persoalan utama yang menurutnya perlu segera diselesaikan, yakni kepastian anggaran dan pembukaan kembali Kantor KONI Kota Blitar.

“Dananya gak ada dan kantornya juga ditutup,” kata Elim.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret agar polemik tersebut tidak berlarut-larut.

Terlebih, aktivitas pembinaan atlet berjalan mengikuti kalender kejuaraan dan program masing-masing cabor yang tidak bisa begitu saja dihentikan karena persoalan administratif.

Elim berharap Pemkot Blitar segera memberikan kepastian sehingga KONI bersama cabor dapat kembali menjalankan fungsi pembinaan secara normal.

Sebab, di balik polemik organisasi dan anggaran, terdapat atlet-atlet yang tetap membutuhkan program latihan, pendampingan, serta dukungan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kompetisi.

Kini, bola penyelesaian polemik tersebut berada di tangan Pemkot Blitar.

Kepastian mengenai pengelolaan dan realisasi anggaran menjadi hal yang ditunggu KONI, cabor, dan para atlet agar pembinaan olahraga di Kota Blitar tidak ikut tersandera oleh persoalan organisasi.