KETIK, BLITAR – Mobilitas masyarakat Blitar ke luar negeri sepanjang 2026 menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi. Hingga Agustus, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar mencatat sebanyak 21.227 permohonan dokumen perjalanan.
Data tersebut terdiri dari 13.044 permohonan paspor baru dan 8.183 penggantian paspor. Angka itu sekaligus menggambarkan beragam kebutuhan warga Blitar untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, mulai dari wisata hingga bekerja dan menjalankan ibadah.
Kepala Kantor Imigrasi Blitar, Aditya Nursanto, mengatakan tingginya permohonan dokumen perjalanan menjadi bagian dari dinamika pelayanan keimigrasian selama Januari hingga Agustus 2026.
“Kami terus berupaya memberikan pelayanan yang mudah dan dapat diakses masyarakat,” ujar Aditya dalam pers release, Kamis, 3 September 2026.
Berdasarkan tujuan perjalanan, wisata menjadi alasan paling banyak dalam permohonan dokumen perjalanan dengan persentase 44,6 persen.
Kemudian disusul tujuan bekerja sebagai TKI sebesar 24,3 persen dan umrah 20,7 persen.
Sementara itu, permohonan untuk bekerja secara formal tercatat 5,3 persen, belajar 4,1 persen, haji 3,8 persen dan berobat 0,2 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dokumen perjalanan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aktivitas rekreasi, tetapi juga menyangkut kebutuhan ekonomi, pendidikan hingga keagamaan.
Seiring tingginya kebutuhan masyarakat, pelayanan keimigrasian juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.
Sepanjang delapan bulan pertama 2026, Kantor Imigrasi Blitar membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp12.414.150.000.
Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Imigrasi Blitar juga tidak hanya mengandalkan layanan reguler di kantor.
Hingga Agustus 2026, program Pasporia telah dilaksanakan sebanyak lima kali, sedangkan layanan Eazy Paspor sebanyak 12 kali.
“Selain pelayanan reguler, kami juga terus menghadirkan layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk melalui Pasporia dan Eazy Paspor,” kata Aditya.
Pengawasan WNA hingga Program Desa Binaan
Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat, fungsi Imigrasi Blitar tidak berhenti pada penerbitan dokumen perjalanan.
Pengawasan terhadap keberadaan orang asing juga menjadi bagian dari tugas keimigrasian yang dijalankan sepanjang 2026.
Dalam periode tersebut, Imigrasi Blitar mencatat satu tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara Ukraina yang mengalami overstay dan berstatus stateless.
Pengawasan orang asing juga dilakukan melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar.
Selain itu, Imigrasi Blitar menjalankan sejumlah program aksi yang menyentuh langsung masyarakat.
Program tersebut di antaranya enam desa binaan, Imigrasi Masuk Desa, pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPO/TPPM), bakti sosial hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
Imigrasi Blitar juga mengembangkan program di sektor ketahanan pangan melalui Koperasi Sumekarmas yang berkolaborasi dengan MD Farm.
Melalui program tersebut, sebanyak 200 ayam petelur dititipkan dan mampu menghasilkan sekitar 10 kilogram telur setiap hari.
Program yang berjalan selama satu bulan itu menghasilkan keuntungan sebesar Rp1,8 juta.
Keuntungan tersebut kemudian dibagi dengan skema 70 persen untuk Koperasi Sumekarmas dan 30 persen untuk MD Farm.
Pegawai Ikut Kuliah, Mahasiswa Diedukasi soal TPPO
Penguatan sumber daya manusia juga menjadi bagian dari program yang dijalankan Imigrasi Blitar.
Kantor Imigrasi Blitar bekerja sama dengan UIN Satu Tulungagung membuka kelas belajar jenjang S1 yang diikuti 20 pegawai.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi pegawai di tengah tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.
Sementara melalui program “Ngampus Bareng Imigrasi”, Imigrasi Blitar memberikan pembekalan kepada mahasiswa sekaligus menyosialisasikan bahaya TPPO dan TPPM.
Aditya menegaskan, berbagai capaian tersebut tidak hanya diukur dari jumlah pelayanan maupun penerimaan negara.
Menurutnya, Imigrasi juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan serta menghadirkan program yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Pelayanan keimigrasian tetap menjadi tugas utama, namun kami juga berkomitmen menjalankan program aksi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
