KETIK, TUBAN – PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Zona 11 menggelar Sarasehan Strategi Harmonisasi Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) serta Mitigasi Risiko Operasional di Tawangmangu.
Forum yang sukses mempertemukan pemangku kepentingan lintas wilayah dari Kabupaten Blora, Bojonegoro, dan Tuban guna memperkuat sinergi demi kelancaran operasional aman dan kondusif.
Acara dihadiri oleh jajaran SKK Migas, akademisi, Forkopimda, serta NGO mitra Pertamina. Ruang dialog tersebut bertujuan menyamakan perspektif agar program pemberdayaan berjalan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat dan arah pembangunan daerah.
Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. "Kolaborasi menjadi hal yang sangat penting agar program-program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan," ujarnya.
Senada, Kabag Perekonomian dan SDA Bojonegoro, Yudhistira Ardhi, menilai harmonisasi sejak tahap perencanaan krusial agar program tepat sasaran dan mendongkrak ekonomi lokal. Sementara itu, Kabid Perikanan DKPP Tuban, Linggo Indarto, menekankan intervensi program berbasis potensi lokal demi membangun kemandirian jangka panjang.
Baca Juga:
Stok BBM Aman, Bahlil Imbau Warga Mampu Tak Gunakan BBM SubsidiDari sisi regulator, Kepala Pokja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, Roy Widiarta, mengingatkan bahwa PPM harus terintegrasi dan memiliki dampak keberlanjutan yang jelas. Pandangan akademis dari Dr. Krisdiyatmiko (UGM) ikut memperkaya diskusi dengan menyoroti pentingnya proses partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.
Direktur IDFoS Indonesia, Dr. Joko Hadi Purnomo, menambahkan bahwa keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh kuatnya kapasitas kelembagaan lokal dan jejaring kolaborasi di lapangan.
Head of ComRel & CID PEPC Zona 11, Wazirul Luthfi, memaparkan berbagai program PPM yang telah berjalan di bidang lingkungan, ekonomi, dan pendidikan. "Kami ingin memastikan program PPM tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi mampu membangun kapasitas masyarakat agar semakin mandiri," kata Wazirul.
Selain menyelaraskan program sosial, sarasehan ini menjadi wadah krusial untuk memitigasi risiko operasional. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dan Forkopimda dari tiga kabupaten diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan kesiapsiagaan bersama dalam mengantisipasi dinamika sosial-ekonomi di sekitar wilayah kerja PEPC Zona 11.(*)