Makan Dana Desa Ratusan Juta, BUMDes Ayam Petelur Desa Baruh Sampang Mangkrak

KETIK, SAMPANG – Praktik tata kelola keuangan di Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, kini berada di bawah sorotan tajam. Alokasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 bernilai ratusan juta rupiah yang sejatinya dikucurkan untuk program ketahanan pangan warga, disinyalir berujung pada proyek mangkrak beraroma penyimpangan.

Meski anggaran negara bernilai fantastis itu telah ditransfer penuh sejak Desember 2025, hingga memasuki akhir Oktober 2026, yakni hampir satu tahun berselang tidak ada satupun wujud operasional peternakan ayam petelur yang dijanjikan Pemerintah Desa (Pemdes) Baruh.

Investigasi lapangan pada tanggal 23 Oktober 2026 menguak tabir kejanggalan pelaksanaan proyek tersebut. Di lokasi yang semula diklaim sebagai tempat pembangunan sarana peternakan, jangankan kawanan ternak, struktur fisik kandang pun tak berbekas.

Lokasi Pindah dan Ayam Belum Ada

Saat dikonfirmasi, Penjabat (Pj) Kepala Desa Baruh, Sukri menjelaskan fasilitas fisik tersebut terpaksa dipindahkan ke Dusun Bansokah karena lokasi awal dinilai tidak layak.

"Kandang yang semula dibangun dipindah ke Dusun Bansokah lantaran ketika musim hujan becek dan dekat dengan rumah makan. Namun kami sudah konfirmasi ke Camat dan pendamping desa," ujarnya berdalih. 

Ia mengklaim pemindahan itu baru dieksekusi sepekan lalu. Padahal, anggaran telah mengendap selama 10 bulan.

Kejanggalan juga tampak saat Sukri mengonfirmasi bahwa tidak ada satu pun ekor ayam yang berhasil didatangkan sejak program digulirkan.

"Ayam sudah dipesan. Kandangnya sudah siap, tinggal menunggu datangnya ayam," katanya.

Penanggungjawab Mengundurkan Diri

Tak berhenti di situ, Pemdes Baruh juga menunjukkan kejanggalan karena Sukri membeberkan bahwa nilai anggaran BUMDes Baruh sejatinya membengkak menjadi Rp400 juta, jauh melampaui angka Rp300 juta yang sebelumnya beredar di publik.

Di tengah simpang siur gelontoran dana ratusan juta tersebut, sosok yang bertanggung jawab atas operasional justru 'menghilang'. "Anggaran BUMDes sebesar Rp400 juta. Ketua BUMDes semula Faruk, namun dia mengundurkan diri dan saat ini belum ada penggantinya karena kami masih mencari," tuturnya. (*)