KETIK, ACEH SINGKIL – Bahas Makan Bergizi Gratis (MBG) 3T, DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Bidang Komunikasi Digital, Rifqi Maulana, SH, menawarkan pendekatan win-win antara pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat implementasi program MBG di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Gagasan itu disampaikan saat menjadi pemateri dalam Forum Diskusi Aktual bertema “Strategi Percepatan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)” yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri di Horison Ultima, Menteng, Jakarta, September 2026.
Rifqi menilai percepatan MBG di wilayah 3T membutuhkan komunikasi publik yang mampu mempertemukan kepentingan pemerintah sebagai pelaksana program dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program berjalan sesuai tujuan, sementara masyarakat diberikan ruang untuk memahami, memberikan masukan, serta ikut mengawasi pelaksanaan program.
“Solusi win-win adalah bagaimana pemerintah dapat menjalankan program secara efektif, sementara masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, ruang untuk menyampaikan masukan, dan mekanisme pengawasan yang mudah,” ujar Rifqi.
Ia mengatakan pendekatan komunikasi menjadi semakin penting karena wilayah 3T memiliki karakter geografis, sosial, dan infrastruktur yang berbeda dengan wilayah perkotaan.
Keterbatasan jaringan telekomunikasi dan akses internet membuat penyampaian informasi mengenai MBG tidak dapat hanya mengandalkan media sosial atau kanal digital pemerintah, ucapnya.
“Tidak semua masyarakat di daerah 3T aktif menggunakan media sosial. Karena itu, jangan sampai informasi hanya berhenti di kanal digital. Kita harus memastikan informasi benar-benar sampai kepada masyarakat,”
Pemerintah, lanjutnya, perlu memperkuat komunikasi melalui tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan dan kepercayaan di tingkat lokal.
Tokoh masyarakat, kepala desa, tokoh agama, ketua adat, kepala sekolah, tenaga kesehatan, hingga unsur Forkopimda dapat menjadi jembatan komunikasi untuk memastikan informasi mengenai MBG.
Ia menjelaskan, tokoh-tokoh tersebut perlu memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan, manfaat, mekanisme, dan pelaksanaan MBG sebelum menyampaikan informasi kepada masyarakat, jelasnya.
“MBG bukan sekadar makanan gratis. MBG adalah investasi untuk kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak Indonesia,”
Rifqi juga menilai pendekatan win-win dapat diperluas melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Rantai pasok MBG, menurutnya, dapat melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM sepanjang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, ia mendorong pemerintah membuka ruang dialog secara rutin dengan masyarakat. Dialog tersebut diperlukan agar masyarakat dapat bertanya, menyampaikan kekhawatiran, sekaligus memberikan masukan mengenai pelaksanaan MBG.
“Kalau masyarakat sudah memahami program, mengetahui manfaatnya, dan mengetahui bagaimana cara mengawasi serta menyampaikan pengaduan, maka masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari pengawalan keberhasilan program MBG,” tutup Rifqi.(*)
