WTP 12 Tahun Beruntun, Halmahera Selatan Kian Matang dalam Tata Kelola Pemerintahan

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan kembali menegaskan posisi daerahnya sebagai salah satu kabupaten dengan tata kelola pemerintahan yang terus mengalami penguatan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, dalam pidato HUT ke-23 Halsel di halaman Kantor Bupati, Selasa 9 Juni 2026.

Helmi mengatakan, selain capaian ekonomi, Halmahera Selatan juga berhasil meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun provinsi. Capaian itu menjadi bukti komitmen daerah dalam membangun pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Berbagai prestasi dan penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Helmi.

Salah satu capaian penting yang disampaikan Helmi adalah keberhasilan Pemkab Halsel mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI Perwakilan Maluku Utara selama 12 tahun berturut-turut.

Capaian itu diraih pada 4 Juni 2026 dan menjadi penanda konsistensi pengelolaan keuangan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara selama 12 tahun berturut-turut,” kata Helmi.

Selain WTP, Halmahera Selatan juga mencatat prestasi sebagai kabupaten dengan Indeks Inovasi Daerah terbaik di Maluku Utara dan berada pada urutan 86 dari 415 kabupaten di Indonesia.

Halsel juga meraih penilaian terbaik pelayanan publik tingkat kabupaten/kota se-Maluku Utara dari Ombudsman, peningkatan SAKIP menjadi kategori B, serta masuk tiga besar capaian MCSP KPK di Provinsi Maluku Utara.

“Prestasi tersebut semakin memperkuat posisi Halmahera Selatan sebagai daerah yang terus mengalami kemajuan dalam reformasi birokrasi, penguatan integritas, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,” ucap Helmi.

Ia menegaskan, seluruh capaian tersebut lahir dari kerja bersama pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, ASN, masyarakat, dan sektor swasta.