KETIK, BATU – Wali Kota Batu, Nurochman meminta Dinas Sosial (Dinsos) setempat yang menaungi anak-anak disabilitas agar memiliki program tidak normatif. Menurutnya, semua program harus konkret dan tidak hanya sebatas seremonial belaka

‎“Jadi, tidak sekadar seremonial saja memamerkan produknya. Baik untuk memberikan tempat bagi anak-anak disabilitas yang memang sudah mampu membuat produk-produk kreatif. Tetapi, lebih dari itu,” kata Wali Kota Batu Nurochman, Rabu, 23 April 2025.

‎Pria akrab disapa Cak Nur itu menegaskan, yang dibutuhkan penyandang disabilitas adalah pendidikan non formal. Sebab itu, Dinsos harus memberikan treatment-treatment yang dibutuhkan para penyandang disabilitas. Selain itu, penyandang disabilitas tertentu juga butuh support pembiayaan.

‎"Maka, saya tekankan, Dinsos sebagai pengampu dan leading sektor untuk mengevaluasi program dan melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas,” tegasnya.

‎Cak Nur menekankan, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya. Termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan aksesibilitas.

Baca Juga:
Program Tora, Giri Murti Tlekung Jadi Pusat Agroforestri dan Wisata Edukasi

Juga partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan perlindungan dari diskriminasi. Menurutnya, Pemda bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi.

‎"Pemerintah harus hadir di semua kebutuhan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Termasuk, kebutuhan gizi dan vitamin yang harus dicukupi oleh pemerintah," ulas Cak Nur.

‎Menurut politisi PKB tersebut, program pelayanan disabilitas yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, memberikan mereka kesempatan untuk mandiri, berpartisipasi aktif, dan mencapai potensi mereka.

‎Oleh karena itu, Pemkot Batu harus welcome dengan tenaga dan keahlian penyandang disabilitas yang memang sudah siap kerja.

Baca Juga:
DPUPR Kota Batu Matangkan Proyek Strategis, Fokus Konektivitas dan Kenyamanan Infrastruktur

‎"Lingkungan pemerintah harus siapkan lembaganya untuk mengasah soft skillnya. mereka membutuhkan pemerintah melalui kebijakan dan program pendidikan untuk menunjang gerakan tenaga kerja," jelasnya. (*)