KETIK, JOMBANG – Dunia pendidikan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dihebohkan dengan kabar miring dari SMA Negeri Bareng. Sekolah tersebut kini tengah menjadi sorotan tajam menyusul dugaan praktik pungutan liar (pungli) dengan dalih sumbangan sukarela, namun mewajibkan pembayaran sebesar Rp200 ribu setiap bulannya.
Situasi kian memprihatinkan setelah beredar kabar bahwa para pelajar dari keluarga prasejahtera yang belum melunasi iuran tersebut mengalami tekanan psikologis. Bahkan, ada indikasi terjadinya tindakan perundungan (bullying) terhadap anak-anak yang orang tuanya menunggak pembayaran.
Kasus ini pertama kali viral di platform TikTok berkat unggahan akun Kanjeng Sunan, yang langsung menyedot perhatian luas warganet. Dalam rekaman video tersebut, pihak sekolah dikabarkan mematok iuran rutin bulanan senilai Rp200 ribu bagi setiap wali murid. Sementara itu, bagi keluarga kurang mampu yang bisa menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), diberikan keringanan dengan tarif Rp150 ribu per bulan.
"Meskipun dibungkus dengan istilah sumbangan sukarela, besaran nominal dan penarikan yang dilakukan secara rutin setiap bulan membuat para orang tua merasa terbebani karena sifatnya yang mengikat," ujar kreator konten tersebut, Rabu, 18 November 2026
Selain masalah beban finansial, dugaan adanya intimidasi terhadap siswa juga menjadi sorotan serius. Sejumlah laporan dalam video itu menyebutkan bahwa anak-anak yang orang tuanya tidak sanggup membayar seringkali menerima sindiran hingga perlakuan kurang menyenangkan dari oknum guru. Kondisi ini membuat para siswa merasa malu, tertekan, hingga terganggu fokus belajarnya di sekolah.
Baca Juga:
Dugaan Bullying Siswa SD Swasta di Kedungkandang Malang, Keluarga Tolak Jalur KekeluargaanKabar tersebut diperkuat oleh kesaksian salah seorang wali murid SMAN Bareng yang memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Ia membenarkan adanya tarikan dana yang selama ini disebut sebagai sumbangan sukarela. Menurutnya, banyak orang tua memilih diam dan memendam keberatan karena takut protes mereka berimbas buruk pada anak-anak mereka.
"Para wali murid cemas jika mereka melayangkan protes atau terlambat melunasi iuran, anak-anak di sekolah justru dikucilkan dan menjadi sasaran perundungan verbal oleh oknum guru," bebernya.
Menanggapi polemik ini, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengeluarkan penegasan keras bahwa sekolah negeri dilarang melakukan pungutan wajib yang bersifat memaksa.
"Komite sekolah tidak boleh menarik uang pangkal, uang pembangunan, maupun iuran langsung kepada siswa," tegas Emil.
Baca Juga:
Kasus Dugaan Perundungan Siswa SD di Malang Viral, Disdikbud Turun TanganIa menjelaskan bahwa operasional SMA dan SMK negeri di wilayah Jawa Timur sebenarnya telah didanai melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Oleh sebab itu, partisipasi wali murid dalam bentuk sumbangan wajib murni sukarela tanpa ada unsur pemaksaan, terlebih sampai menjadikan siswa sebagai pihak yang menanggung risikonya.
Emil turut berpesan agar para orang tua tidak merasa takut untuk melapor apabila menemukan indikasi pemaksaan iuran ataupun intimidasi terhadap para siswa.
"Jika ada yang memaksa atau mengucilkan murid karena tidak ikut iuran atau tidak membeli seragam dari koperasi sekolah, jangan dituruti dan silakan dilaporkan," imbuhnya.
Ia menambahkan, pemerintah pada prinsipnya tidak melarang adanya dukungan dari orang tua demi meningkatkan mutu pendidikan. Kendati demikian, mekanisme penggalangan dana harus berdasarkan kesepakatan bersama dan sama sekali tidak boleh menimbulkan tekanan mental bagi peserta didik.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMAN Bareng Jombang, Anik Noerachini, belum memberikan respons atau klarifikasi resmi saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 18 November 2026. (*)