Transfer Anjlok Rp30,5 Miliar, Wabup Helmi Jawab Kekhawatiran Golkar soal Fiskal Halmahera Selatan

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Penurunan pendapatan transfer sekitar Rp30,5 miliar menjadi tekanan baru bagi ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam Perubahan APBD 2026. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus lebih cermat menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan dan kebutuhan pembangunan.

Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin mengatakan, penurunan tersebut terutama dipengaruhi perubahan transfer antardaerah, sebagian di antaranya berkaitan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penjelasan itu disampaikan Helmi saat menjawab pandangan umum Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Halmahera Selatan, Rabu 2 September 2026.

Pemkab menyadari bahwa naik-turunnya nilai transfer tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah kabupaten. Situasi itu sekaligus memperlihatkan bahwa struktur fiskal Halmahera Selatan masih cukup bergantung pada sumber pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, pemerintah memilih menempuh jalur antarpemerintahan untuk mengawal bagian Halmahera Selatan dari skema bagi hasil yang hingga kini nilainya belum sepenuhnya pasti.

Menurut Helmi, jalur lintas level pemerintahan menjadi kunci guna mengamankan porsi kabupaten dari skema bagi hasil, sementara nominalnya belum final.

“Pemerintah Daerah akan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi terkait kepastian dan perkembangan DBH, termasuk melakukan rekonsiliasi data dan memastikan hak daerah atas penerimaan transfer dapat dihitung dan disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, Pemkab Halmahera Selatan juga akan menyisir kembali program dan kegiatan berdasarkan tingkat kebutuhan, capaian kinerja, keterkaitan dengan sasaran pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga belanja tetap terkonsentrasi pada program yang memiliki dampak nyata. Pos anggaran yang dinilai tidak memberi kontribusi signifikan terhadap prioritas pembangunan akan masuk dalam evaluasi selama pembahasan anggaran.

Menjawab perhatian Fraksi Golkar terhadap pembangunan sumber daya manusia, Pemkab memastikan sektor pelayanan dasar tetap mendapat perhatian.

Pada bidang kesehatan, tambahan anggaran diarahkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan, menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta memperkuat kapasitas tenaga kesehatan.

Sementara di sektor pendidikan, kebijakan anggaran tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur sekolah. Pemerintah juga menempatkan pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru serta dukungan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari prioritas.