Soroti Polemik Pemakzulan Wapres Gibran, Peneliti BRIN : Kembalikan pada Koridor Hukum dan Etika Kepemimpinan

KETIK, MALANG – Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi (BRIN), Prof Dr. R. Siti Zuhro menyampaikan pandangannya terkait sejumlah fraksi di DPR RI yang menggunakan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Dirinya menegaskan, bahwa persoalan tersebut harus dikembalikan kepada koridor hukum yang berlaku serta standar etika moralitas kepemimpinan nasional. 

Menurutnya, perdebatan mengenai keabsahan ijazah Gibran telah memiliki putusan hukum yang jelas dari lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Sudah ada putusan hukum dari MK yang menyatakan bahwa tidak menemukan (bukti Gibran memiliki ijazah SMA atau sederajat), dan MA juga sudah memutuskan tidak sesuai dan tidak dianggap setara. Berarti batal demi hukum dan kalau sudah seperti itu, maka berarti cacat demi hukum," jelasnya kepada wartawan saat berada di Kota Malang, Rabu, 11 November 2026. 

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa apabila suatu produk administratif atau pengangkatan pejabat negara terbukti batal demi hukum, maka sepatutnya para pemimpin menunjukkan sikap ksatria dan menjunjung tinggi etika politik. Dalam pandangannya, Indonesia sebenarnya memiliki tradisi keteladanan yang kuat dari para tokoh bangsa terdahulu. 

Di mana para pendahulu bangsa, kerap menunjukkan kebesaran jiwa dengan memilih mundur atau menolak jabatan ketika menghadapi persoalan moralitas maupun kebijakan yang dinilai tak sejalan dengan hati nurani publik.

Ia pun merujuk pada sikap kepemimpinan Mohammad Hatta yang memilih mundur dari jabatan wakil presiden karena prinsip tidak lagi sejalan, dan B.J Habibie yang menolak dicalonkan kembali sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawaban ditolak oleh parlemen.

"Kalau sudah seperti itu, harusnya pengikut kita di Indonesia menganggap budaya mulia tersebut dan mengatakan secara berani melakukan kesalahan. Itu artinya ada nilai etika dan moralitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin," tegasnya. 

Menanggapi langkah lanjutan yang diperlukan, ia menjelaskan bahwa proses pengawalan tidak hanya bertumpu di parlemen. Melainkan, juga melibatkan kontrol sosial yang kuat dari masyarakat.

Di samping itu, tradisi jujur dan berani mengakui kekeliruan harus dihidupkan kembali untuk memulihkan kepercayaan publik. Menurutnya, fakta-fakta hukum yang ada sudah cukup terang dan tidak memerlukan perdebatan yang panjang. 

"Untuk langkah lanjutan, prosesnya tidak hanya melalui DPR namun dalam hal ini memang ada tekanan sosial yang luar biasa dari mahasiswa untuk  mengetahui berkelanjutan tidak sahnya seorang wakil presiden yang sudah diangkat. Fakta-fakta hukum juga sudah jelas sekali dan tidak perlu ada yang diargumentasikan lagi," bebernya.

Siti Zuhro juga menyampaikan kepada para elite politik, agar tidak terjebak dalam konflik internal yang justru mengabaikan kepentingan kesejahteraan rakyat. Sebagai pengambil kebijakan, difokuskan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat seperti menuntaskan kemiskinan dan pengangguran. 

"Konflik antar elite yang tidak menguntungkan dan tidak bermanfaat bagi negara dan bangsa, harus dihilangkan. Jadi, konflik elite itu seharusnya adu argumentasi membahas pembangunan yang belum optimal seperti mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran. Sehingga, tidak ada lagi ketidakpercayaan publik yang akumulatif hanya karena program-program yang dianggap salah, menyeleweng, dan sebagainya," tandasnya.(*)