KETIK, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah selesai di tingkat Komisi III DPR.

Penyelesaian pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya DPR mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

"Alhamdulillah, atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," ujar Habiburokhman dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Habiburokhman menjelaskan, terdapat 10 poin utama yang menjadi pokok pengaturan dalam RUU tersebut. Materinya mencakup prinsip perampasan aset, ruang lingkup tindak pidana, perlindungan hak asasi manusia (HAM), hingga pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset.

Ruang lingkup tindak pidana yang diatur tidak hanya mencakup korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya, termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta berdampak terhadap masyarakat luas.

Baca Juga:
Rakornas PMII Rekomendasikan Judi Online Masuk RUU Perampasan Aset

Salah satu poin yang dibahas adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosesnya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

RUU tersebut juga mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.

Dari sisi pengelolaan, RUU ini mengatur kewenangan badan yang berkompeten untuk menangani aset terkait tindak pidana. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Pengawasan juga menjadi perhatian melalui pembentukan mekanisme pengawasan oleh badan independen. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam proses perampasan aset.

Baca Juga:
Yaqut Enggan Jadi Saksi Mahkota dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Habiburokhman menyebut Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR telah membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) sebanyak 397 poin.

Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Panja, lanjut Habiburokhman, juga telah menggali berbagai saran, aspirasi, serta masukan dari masyarakat dan para ahli selama proses pembahasan.

Sebelumnya, Habiburokhman menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset dipercepat agar dapat diselesaikan pada November 2026. Target tersebut lebih cepat dibandingkan rencana awal yang dijadwalkan rampung pada Desember 2026.

"Jadi kalau kemarin itu kita bilang 15 Desember ya, takutnya berlarut-larut pembahasan, maka kita mulai, bahkan kemarin RDPU teman-teman sendiri dari dua minggu yang lalu kita sudah mulai. Jadi kita mau gaspol, supaya tuntutan masyarakat agar undang-undang ini segera disahkan bisa segera terwujud," jelas Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 November 2026.(*)