Rupiah Melemah dan Pertamax Naik, Akankah Indonesia Hadapi Krisis Ekonomi? Begini Analisis Pakar UIN Malang

KETIK, MALANG – Kenaikan harga Pertamax memicu sorotan tajam dari akademisi Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Lonjakan harga BBM nonsubsidi ini dinilai berpotensi menggerus daya beli masyarakat, bahkan bisa memicu krisis ekonomi jika terjadi berkepanjangan.

Bagi masyarakat Indonesia, lonjakan harga Pertamax ini terbilang mengejutkan. Pakar ekonomi pun mulai memetakan dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas domestik.

Akademisi Ekonomi UIN Malang, Prof. H. Slamet, S.E., M.M., Ph.D., menjelaskan bahwa fenomena ini tidak lepas dari tekanan geopolitik dunia, salah satunya konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran sebagai salah satu produsen minyak utama. Ketegangan global tersebut otomatis mengerek harga minyak mentah dunia. Kondisi ini kian diperparah oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Ini memang kan dampak global ya, terutama kaitannya dengan Iran, Amerika, Israel, itu juga. Yang belakangan di tingkat Indonesia dipicu oleh naiknya nilai dolar dan melemahnya nilai tukar rupiah, itu yang cukup signifikan ya," ucap Prof. Slamet.

Prof. Slamet menambahkan, posisi Pertamax sebagai BBM nonsubsidi membuat pemerintah berada di posisi dilematis. Jika harga tidak disesuaikan dengan koridor pasar, APBN akan menanggung beban berat yang tidak pada tempatnya.

"Seandainya pemerintah itu tidak menaikan, pasti akan mensubsidi. Padahal Pertamax itu kategori nonsubsidi. Artinya pemerintah mungkin dengan terpaksa harus menaikkan dengan dampak terutama nilai tukar rupiah itu kan. Kalau itu tidak dinaikkan, maka akan menjadi beban APBN, begitu harus subsidi. Sementara Pertamax itu bukan subsidi," jelasnya.

Akademisi Ekonomi UIN Malang, Prof. H. Slamet. (Foto: Aliyah/Ketik.com)

Dalam analisisnya, Prof. Slamet membagi konsumen BBM ke dalam tiga kategori perilaku. Level loyal, konsumen yang tetap membeli Pertamax tanpa memedulikan fluktuasi harga demi performa kendaraan.

Level rasional, konsumen yang memilih Pertamax karena pertimbangan perawatan mesin jangka panjang.

Level irasional, konsumen yang sangat sensitif terhadap harga dan siap beralih ke jenis BBM yang lebih murah jika terjadi lonjakan harga.

Pergeseran perilaku ini langsung berdampak pada perputaran ekonomi. Penurunan daya beli memaksa masyarakat memangkas volume pembelian atau mengorbankan pos pengeluaran rumah tangga lainnya demi mencukupi kebutuhan bahan bakar.

"Sekarang ini, yang ini berdampak kepada perusahaan ekonomi, yang ini dampaknya, mesti orang akan berdampak pada pengurangan beban belanjanya karena terkonsumsi oleh biaya BBM," ujar Prof. Slamet.

Efek domino ini juga diprediksi menjalar ke sektor dunia usaha. Ketika biaya transportasi melonjak, para pelaku bisnis kemungkinan besar akan menaikkan harga produk atau jasa mereka. Kendati demikian, Prof. Slamet memperingatkan bahwa ancaman terbesar justru muncul jika harga Pertalite ikut terusik.

"Pertamax bisa jadi, bisa jadi nanti turun, itu juga akan mengganggu, nah ini menurut saya sudah mulai rontok daya ekonomi, ekonomi ini mulai goyang, tapi lebih parah lagi kalau pertalite berubah, seribu saja pasti banyak orang protes. Seribu saja, karena itu pada kaum-kaum UMKM-UMKM, Gojek, pedagang, hingga sopir angkot," tuturnya.

Mengingat daya tahan ekonomi masyarakat yang mulai goyah, Prof. Slamet menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang prioritas anggaran, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, alokasi dana MBG yang besar sebaiknya diarahkan secara selektif ke wilayah yang benar-benar membutuhkan, bukan disamaratakan.

"Kalau MBG menurut aku perlu selektif. Menurut saya MBG tidak efektif untuk di Kota Malang, tapi kalau memang daerah-daerah pinggiran yang masyarakatnya memang jauh dari persoalan gizi itu mungkin efektif karena memang untuk mendukung gizi anak-anak mereka," jelas kaprodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Malang.

Jika fluktuasi ini gagal dimitigasi dan nilai rupiah terus merosot, ia mengkhawatirkan Indonesia bisa terseret ke dalam krisis ekonomi yang kompleks dan sulit diurai.

"Bisa jadi, bisa jadi terjadi krisis ekonomi. Kalau sudah krisis ya sudah. Bisa jadi nasional, perubahan kepemimpinan bisa terjadi. kalau semua ini ya sudah. Ini sulit untuk dianalisis karena variabel sudah bergerak semua," ucapnya.

Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah didesak segera melakukan intervensi pasar guna menstabilkan nilai tukar rupiah, meskipun tantangan berat menanti pada sektor cadangan devisa.

"Sekarang pemerintah harus intervensi. Intervensi bagaimana nilai tukar rupiah itu bisa menguat lagi. Nah sekarang, kalau cadangan dolar kuat. Tapi kalau cadangan dolar kita rendah ya pesimis, apa yang dibuat intervensi pasar," pungkasnya.(*)