KETIK, CILACAP – Pemkab Cilacap mengajukan Rancangan APBD (RAPBD) 2027 dengan target pendapatan Rp2,87 triliun. Sementara kebutuhan belanja mencapai Rp3,14 triliun sehingga terdapat defisit anggaran sekitar Rp272,74 miliar.

Rancangan itu disampaikan Plt. Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, Jumat 11 September 2026.

Paripurna tersebut bersamaan dengan penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Cilacap Indah Mayasari didampingi Wakil Ketua Suyatno dan Sindi Syakir.

Defisit RAPBD 2027 tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026.

Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp1,15 triliun, terdiri atas pajak daerah Rp537,27 miliar, retribusi daerah Rp431,51 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp64,62 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp112,34 miliar.

Baca Juga:
Pembangunan Pasar Kroya Kabupaten Cilacap Ditarget Rampung Akhir November 2026

Sementara pendapatan transfer diproyeksikan Rp1,72 triliun, terdiri atas transfer pemerintah pusat Rp1,53 triliun dan transfer antar daerah Rp193,43 miliar.

Di sisi belanja, alokasi terbesar berupa belanja operasi sebesar Rp2,25 triliun, belanja modal Rp379,72 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, serta belanja transfer Rp504,16 miliar.

Pemkab Cilacap menetapkan empat fokus pembangunan 2027, yakni penguatan daya saing ekonomi daerah dengan anggaran Rp51,02 miliar, peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Rp680,57 miliar, pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan Rp933,15 miliar, serta tata kelola pemerintahan berbasis digital Rp255,54 miliar.

Untuk sektor pelayanan dasar, anggaran fungsi pendidikan dialokasikan Rp729,84 miliar atau 23,24 persen dari total belanja daerah. Sementara bidang kesehatan mendapat alokasi Rp773,31 miliar atau 36,87 persen dari belanja daerah di luar belanja gaji.

Baca Juga:
Audensi Warga Donan ke DPRD Cilacap Terkait Aduan Bau Busuk Hasilkan Penutupan Sementara PT Hongze

Adapun belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp1,12 triliun atau 36,53 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan transfer kepada daerah maupun desa.

“Prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2027 diarahkan pada mengembangkan potensi ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pangan menuju Cilacap maju dan besar,” ujar Ammy.

Perubahan APBD 2026

Dalam rapat yang sama, Pemkab Cilacap mengusulkan Perubahan APBD 2026. Pendapatan daerah diproyeksikan Rp3,35 triliun, turun Rp109,21 miliar dibandingkan APBD definitif sebesar Rp3,46 triliun.

Penurunan terutama terjadi pada pendapatan transfer yang berkurang Rp136,48 miliar, antara lain akibat penyesuaian alokasi Dana Desa. Di sisi lain, PAD meningkat Rp27,27 miliar.

Belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 diproyeksikan Rp3,53 triliun, turun Rp50,03 miliar dari APBD definitif Rp3,58 triliun. Sementara penerimaan pembiayaan meningkat menjadi Rp180,55 miliar dari sebelumnya Rp121,37 miliar.

Pemkab melakukan efisiensi belanja pegawai, kegiatan seremonial dan nonprioritas, memanfaatkan sisa tender kegiatan fisik, serta mengoptimalkan PAD.

Realokasi anggaran antara lain diarahkan untuk infrastruktur publik Rp70,18 miliar, belanja wajib dan mengikat Rp21,11 miliar, peningkatan pelayanan publik Rp11,71 miliar, serta kegiatan perangkat daerah Rp7,06 miliar. (*)